"Dana desa untuk membangun rumah layak huni sudah kami sepakati bersama semua Kepala Dinas PMD dari 21 kabupaten se-NTT, akan dibangun serentak mulai 2020 menyebar di 3.026 desa di NTT," katanya kepada Antara di Kupang, Senin.
Ia menjelaskan, pembangunan rumah layak huni sebelumnya disepakati sebanyak lima unit untuk setiap desa, namun, lanjutnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan surat perintah untuk ditambah menjadi 10 unit rumah di setiap desa.
Menurut Sinun, pihaknya bersama dinas terkait di setiap kabupaten akan mengawal bersama agar pembangunan rumah layak huni tersebut dapat terwujud.
"Siklus pembahasan dana desa mulai Juni, jadi nanti kami untuk kawal melalui itu dengan tetap melalui musyawarah desa," katanya.
Menurut dia, upaya ini sebagai langka besar pemerintah daerah untuk bersama-sama mengurangi angka kemiskinan yang saat ini masih berkisar pada angka 21 persen atau masih menjadi bagian dari tiga provinsi termiskin di Indonesia.
Sinun menjelaskan, dari 14 indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar lima atau enam item yang berkaitan dengan rumah.
"Karena itu, kalau satu desa bisa bangun 10 unit rumah layak huni maka target hingga 2023 bisa terbangun lebih dari 120 ribu rumah dengan dana desa, dan nanti lihat apakah angka kemiskinan bisa turun atau tidak," katanya.
Ia menambahkan, sasaran utama pembangunan rumah layak huni tersebut yakni untuk masyarakat miskin yang juga menerima program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
"Jadi dibangun untuk warga yang betul-betul miskin dan mereka tinggal terima kunci untuk masuk," katanya.
Baca juga: NTT targetkan 60.500 rumah layak dibangun dengan dana desa
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
