Jakarta (Antara) - Masyarakat menilai fasilitas penyebrangan jalan berambu lalu lintas (pelican crossing) yang menggantikan jembatan penyebrangan orang (JPO) di kawasan bundaran Hotel Indonesia dari depan Plaza Indonesia ke Hotel Pullman di seberangnya, bermanfaat.

"Fasilitas ini lebih bermanfaat bagi masyarakat saya rasa ya, bagi pekerja yang ada di sekitar sini juga, karena kita tidak perlu naik dan turun tangga yang menyulitkan juga bagi penyandang disabilitas," kata Amel (27) yang ditemui selepas menggunakan Pelican Crossing di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa.

Pengguna fasilitas yang ada di Jalan MH Thamrin tersebut, hanya perlu menekan tombol untuk mengaktifkan lampu penyebrangan dan menunggu selama 21 detik untuk mulai menyerang. Para pejalan kaki sendiri diberikan waktu sekitar 13 detik untuk menyebrang dengan dibantu pengawalan dari masing-masing dua petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta di ruas barat dan timur jalan.

Dengan waktu yang hanya hitungan detik tersebut, pengemudi kendaraan mengharapkan fasilitas tersebut tidak memicu antrean kendaraan terutama pada jam-jam sibuk pada pagi dan sore hari, walau dari pantauan sejak pukul 10:00 WIB hingga 12:00 WIB, belum terjadi antrean panjang kendaraan bermotor.

"Ya bagi saya fasilitas ini cukup baik untuk pejalan kaki, dan waktu tunggu yang dibutuhkan untuk pengendara juga tidak terlalu lama. Namun saya juga harap tidak terjadi antrean panjang saat jam-jam sibuk nantinya," kata Fadil seorang pengendara kendaraan yang ditemui di lokasi.

Pelican Crossing sendiri digunakan sebagai pengganti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Bundaran HI yang dibongkar sejak Senin malam (30/7). Dan pada Selasa ini badan JPO yang melintang antara Plaza Indonesia dan Hotel Pullman serta tiang pancang tengah sudah seluruhnya diturunkan sejak pukul 05:00 WIB.

Saat ini, sisa dari JPO tersebut hanya tiang pancang di ujung jembatan dan sebagian kecil tangganya.

JPO itu sendiri, dibongkar karena dinilai Pemprov DKI menghalangi pemandangan ke arah patung selamat datang.

Pelican crossing di Jalan MH Thamrin itu sendiri direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hanya bersifat sementara sampai terowongan mass rapid transit (MRT) rampung pada 2019 mendatang.
 
Papan pengumuman penggunaan Pelican Crossing di bekas jalur masuk JPO Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (31/7) (Antara/Ricky Prayoga)


Dengan rencana DKI Jakarta yang merencanakan fasilitas pelican crossing bersifat sementara, Ketua Koalisi Pejalan Kaki (KoPK) Alfred Sitorus mengatakan, pihaknya akan mensomasi Gubernur DKI Jakarta jika benar demikian.

"Ketika ada wacana pelican crossing Thamrin hanya sementara, maka KoPK yang akan pertama mensomasi Gubernur DKI Jakarta," kata Alfred dalam pesan singkatnya.

Pasalnya, kata Alfred, pelican crossing merupakan fasilitas umum yang ramah bagi masyarakat dan bisa diakes siapa saja sehingga dia berharap fasilitas tersebut tidak diganti dengan fasilitas umum yang tidak nyaman bagi pejalan kaki.

"Ketika sebuah fasilitas yang ramah bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas itu akan digantikan dengan fasilitas lain yang notabene sisi keamanan dan kenyamanannya pun tidak bisa dijamin harusnya jangan main-main dengan itu," tutur Alfred.

Terlebih, jika akan digantikan oleh fasilitas penyeberangan bawah tanah yang tidak lebih baik dari pelican crossing dari sisi kenyamanan dan dana yang dibutuhkan.

"Underpass yang disebutkan oleh gubernur itu selain sesuatu yg tidak berkeadilan untuk pejalan kaki terutama untuk disabilitas, ibu hamil, dari penganggaran juga akan lebih mahal dari pelican crossing yang semua orang bisa mengakses," kata Alfred.

Dari sisi keamanan untuk pengguna wanita juga, tambah dia, pelican crossing lebih terjamin dari pada JPO yang kerap terjadi pelecehan seksual.

"Tidak pernah kita dengar ada kasus pemerkosaan di zebra cross, yang ada di JPO. Lalu ada juga kejadian iklan di JPO roboh di Pasar Minggu dan saat ini ada sekitar 300 JPO di Jakarta yang saya rasa perlu dikaji ulang," ujar Alfred.

Untuk menambahkan keamanan pejalan kaki dalam menyeberang di pelican crossing, dia menyarankan agar pemerintah menambah garis kejut sebelum pelican crossing.

Berdasarkan pengamatan Alfred, masih banyak pelican crossing di Jakarta yang tidak ada garis kejutnya yang menurutnya akan berguna bagi pengendara untuk mengurangi kecepatannya begitu melintasi pelican crossing.

"Garis kejut ini harusnya ada tiga rangkap jangan cuma dua, lalu masih banyak juga pelican crossing di Jakarta yang tidak ada garis kejutnya. Garis kejut ini berfungsi membuat pengendara melambat saat melintas di pelican crossing sehingga aman bagi semua pihak. Selain itu, yang naik kendaraan juga harus patuh sama rambu-rambunya, kalau lampu merah ya berhenti jangan menerobos," ucap Alfred.

Diketahui, pembongkaran JPO di kawasan Bundaran Hotel Indonesia itu juga dalam bagian DKI Jakarta menyambut perhelatan pesta olahraga multicabang Asian Games yang dimulai pada 18 Agustus mendatang.

Baca juga: JPO Bundaran HI dibongkar, Rangga Azof tidak masalah

Baca juga: Anies Baswedan pantau langsung pemasangan Pelican Crossing

Baca juga: Anies: Petugas akan siaga di "Pelican Crossing"

Baca juga: Anies : Pelican Crossing mudahkan disabilitas

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018