Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, mengatakan perumusan tawaran tersebut memperhatikan sejumlah aspek di antaranya asuransi, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), hukum kekayaan intelektual, "data processing centre", dan pertanian.
Namun, Darmin belum bersedia menjelaskan mengenai substansi dari tawaran tersebut.
"Kami sudah punya kesimpulan-kesimpulan, tetapi itu tidak bisa diomongkan. Lebih baik jangan ceritakan dahulu," ujar dia.
Darmin menegaskan bahwa pemerintah berkepentingan mempertahankan fasilitas itu karena menyangkut banyak sekali barang.
"Sehingga kalau kita mengeskpor ke sana, bea masuknya nol yang masuk daftar. Pokoknya kami mau berusaha sekuat tenaga supaya itu bisa tetap terlaksana," ujar dia.
Amerika Serikat saat ini tengah mengevaluasi fasilitas GSP atau keringanan bea masuk bagi ekspor yang mereka berikan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia.
Baca juga: Menteri Susi cerewet dan "ngedumel", AS akhirnya nyerah
Evaluasi ini merupakan permintaan Presiden AS Donald Trump, yang dikabarkan akan memutuskan mengenai keberlanjutan GSP ini pada November 2018.
Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (11/7), mengatakan Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan tawaran bagi AS agar fasilitas GSP bisa berlanjut.
Indonesia akan bertemu dengan Badan Kebijakan Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) di AS pada akhir Juli 2018 untuk membicarakan keberlanjutan fasilitas GSP.
Baca juga: Industri nasional perlu optimalkan manfaat GSP dari AS
Pewarta: Roberto Calvinantya Basuki
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
