"Industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat strategis. Saat ini, luas perkebunan kelapa sawit diperkirakan mencapai 11,6 juta hektare, di mana lebih dari 41 persen merupakan kebun rakyat," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pertemuan Nasional Sawit Indonesia Tahun 2017 di Jakarta, Kamis.
Merujuk data Statistik Perkebunan Indonesia tahun 2016, perkebunan kelapa sawit berperan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di dalam negeri sebanyak 5,7 juta orang, dengan 2,2 juta orang di antaranya adalah petani rakyat skala kecil.
"Secara keseluruhan, diperkirakan sekitar 16–20 juta orang mengandalkan penghidupan dari bisnis kelapa sawit hulu-hilir yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia," tutur Airlangga melalui keterangan tertulis Kemenperin.
Sementara itu, berdasarkan data BPS sampai bulan September 2016, tercatat nilai ekspor produk hilir sawit sebesar USD13.3 miliar atau telah melebihi nilai ekspor minyak dan gas bumi.
"Produk hilir mencapai 54 jenis. Secara rata-rata tahunan, sektor industri kelapa sawit hulu-hilir menyumbang USD20 miliar pada devisa negara," imbuh Airlangga.
Sementara khusus bagi pendapatan bukan pajak, sektor perkelapasawitan menyumbang Rp12 triliun per tahun, yang dipungut atas ekspornya dalam bentuk dana perkebunan dan bea keluar.
"Dalam jangka menengah, kami memprioritaskan upaya peningkatan investasi industri pengolahan sawit untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah produksi bahan baku yang diharapkan mencapai 40 juta ton CPO pada tahun 2020," ungkap Airlangga.
Selanjutnya, dalam jangka panjang, Kemenperin mendorong pertumbuhan industri pengolahan sawit terutama yang membawa teknologi canggih dan terkini untuk menghasilkan aneka produk hilir seperti super edible oil, golden nutrition, bio plastic, bio surfactant, hingga green fuel.
Menurut Menperin, untuk memacu hilirisasi industri kelapa sawit, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal melalui pengenaan tarif bea keluar secara progresif sejak tahun 2011, disusul dengan kebijakan penghimpunan dana perkebunan pada tahun 2015.
"Kedua instrumen fiskal ini bersinergi untuk menjamin pasokan bahan baku bagi industri domestik, menciptakan permintaan minyak sawit di dalam negeri, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif," paparnya.
Dengan penerapan kebijakan tersebut, sejak tahun 2013, telah terjadi pergeseran rasio ekspor yang semula 70 persen produk hulu dan 30 persen produk hilir, menjadi 30 persen produk hulu dan 70 persen produk hilir.
Diharapkan, pasar ekspor minyak sawit Indonesia terus meningkat dengan negara-negara tujuan utama seperti India, Tiongkok, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah.
Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto menyampaikan, minyak sawit berpotensi menjadi pemasok utama pasar minyak nabati dunia, karena produktivitasnya lebih tinggi dibanding minyak nabati lainnya.
"Kebutuhan minyak nabati dunia tahun 2020 diperkirakan mencapai 210 juta ton dan pada tahun 2050 mencapai 365 juta ton," ungkapnya.
Namun demikian, menurut Panggah, pasar ekspor konvensional khususnya di wilayah Uni Eropa masih melakukan kampanye negatif terkait lingkungan dan hambatan perdagangan atas impor CPO dan produk hilir asal Indonesia.
"Masalah ini perlu segera diatasi, tetapi di lain pihak, pasar non-konvensional seperti negara di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur yang tumbuh pesat perlu digarap lebih intensif," tegasnya.
Lebih lanjut, Panggah mangatakan, peningkatan pemanfaatan minyak sawit di dalam negeri dapat ditingkatkan, salah satunya melalui program mandatori biodiesel 20 persen (B-20).
Dalam hal ini, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) Kelapa Sawit dapat menjalankan tugas untuk mendukung penggunaan B-20 dalam negeri sehingga akan meningkatkan serapan domestik dan menghindari jatuhnya harga CPO internasional," ungkapnya.
Peran strategis
Pada kesempatan tersebut, Menperin juga menyatakan, BLU BPDP Kelapa Sawit berperan strategis untuk mewujudkan tujuan bersama dalam membangun industri kelapa sawit hulu-hilir yang berdaya saing.
"Di sektor hulu, kami mengharapkan agar program peremajaan atau replanting dapat segera dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas petani rakyat," ujarnya.
Menurut Menperin, sektor hulu juga berkepentingan pada peningkatan produktivitas petani rakyat sebagai pemasok bahan baku industri yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat dilacak. Salah satunya melalui riset terapan dalam kebijakan pengembangan teknologi.
"Ahli kelapa sawit dari Indonesia dianggap lebih hebat dari ahli Inggris atau Amerika. Sebagai produsen terbesar di industri kelapa sawit, sudah seharusnya Indonesia menghasilkan peneliti-peneliti yang hebat di sektor kelapa sawit," tuturnya.
Selanjutnya, kata Airlangga, kegiatan riset dan pengembangan teknologi industri hilir minyak sawit juga harus menjadi lokomotif penciptaan nilai tambah produk dalam negeri yang inovatif, kreatif, dan dinamis mengikuti tren ke depan.
Oleh karena itu, program penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perkelapasawitan harus pula dijalankan, khususnya pendidikan vokasi untuk membentuk SDM industri yang kompeten.
"Kami meyakini bahwa pelaksanaan program BLU BPDP Kelapa Sawit ini dapat turut mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang juga menjadi tujuan bersama dalam pembangunan ekonomi bangsa. Hal ini sejalan dengan agenda utama Bapak Presiden Joko Widodo di tahun ini," kata Airlangga.
Kemenperin pun berharap agar program hilirisasi industri kelapa sawit dapat dipertahankan dan perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.
"Upaya ini sebagai tahap jangka menengah untuk tahun 2017-2020, dengan pengembangan Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ). POGEZ menjadi penting, karena berbicara tentang sustainability, sehingga kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saat ini, tengah dikembangkan POGEZ di Dumai dan Berau, masing-masing daerah sebesar 2000 hektare dengan infrastruktur yang siap menampung industri hilir dan memiliki pelabuhan sendiri," terangnya.
Terkait program mandatori B-20, Menperin mengatakan, pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan pelaku industri otomotif dan komponennya untuk mengembangkan mesin dan peralatan canggih yang lebih adaptif dengan penggunaan bahan bakar biodiesel.
Sejalan dengan komitmen tersebut, lanjut Airlangga, Kemenperin mengharapkan dukungan dari pihak terkait untuk menciptakan efisiensi industri domestik, salah satunya melalui pemberian harga khusus gas industri terutama untuk sektor oleochemical, pangan, bahan bakar nabati, dan utilitas kawasan industri.
"Gas bumi harus dipandang sebagai faktor produksi yang efisien dan ramah lingkungan untuk membangkitkan multiplier effect sektor industri dalam negeri," kata Airlangga.
Ia optimistis, produk industri dalam negeri akan lebih mampu bersaing apabila biaya produksi dapat ditekan melalui harga gas bumi yang kompetitif seperti di negara-negara lain.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
