"Pemerintah harus cermat dalam pelaksanaan anggarannya. Sebab, alokasi belanja yang tergolong besar ini tentunya harus diiringi dengan penerimaan untuk menopang kebutuhannya," kata Akbar ditemui di Universitas Pertamina, Jakarta, Jumat.
Komitmen pemerintah memacu infrastruktur dan mengurangi kemiskinan daerah tercermin dari postur anggaran negara tahun ini.
Postur anggaran 2017 menunjukkan komponen transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai sepertiga dari total belanja, yaitu sebesar Rp764,9 triliun. Hal ini menunjukkan pemerintah hendak fokus dalam membangun daerah.
Pemerintah juga menganggarkan belanja infrastruktur sebesar 18,6 persen dari belanja keseluruhan, atau sekitar Rp380 triliun.
"Anggaran yang besar di infrastruktur ini bukti bahwa pemerintah sedang mencoba menaikkan pertumbuhan ekonomi," kata dia.
Mengacu pada asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2017, Akbar mengatakan pemerintah sepertinya hendak melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif yang diindikasikan melalui defisit anggaran yang ditargetkan mencapai 2,41 persen terhadap PDB, yang secara nominal mencapai Rp330 triliun.
Penerimaan negara ditargetkan Rp1.750 triliun dan belanja ditargetkan Rp2.080,5 triliun.
"Jangan sampai pemerintah mencetak sejarah di 2017 dimana defisit anggarannya melampaui ketentuan perundang-undangan," ucap Akbar.
Untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara, pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif, terdiri dari reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi.
Pewarta: Calvin B
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
