Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengevaluasi sistem penanggulangan kebakaran di lingkungan kantor pemerintahan setempat pascaterbakarnya sembilan ruang kerja, Jumat siang.

"Perlu ada evaluasi sistem agar ke depan potensi kebakaran dapat kita tekan seminimal mungkin," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Jumat malam.

Menurut dia, sejumlah hal yang krusial untuk dibahas dalam agenda perubahan sistem itu di antaranya fungsi hidran dan keberadaan armada pemadam kebakaran yang dapat menjangkau gedung tinggi.

"Hidran di seluruh kantor pemerintah perlu dicek. Jangan sampai tidak berfungsi saat dibutuhkan," katanya.

Menurut dia, mobil pemadam kebakaran yang dapat menjangkau ketinggian gedung di atas 10 lantai mutlak diperlukan.

"Saat ini mayoritas kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kita berada dalam satu gedung setinggi 10 lantai, tai sampai saat ini kita belum punya armada pemadam yang dapat menjangkau ketinggian seperti itu," katanya.

Pihaknya berencana akan menambah armada pemadam kebakaran yang dapat menjangkau ketinggian hingga 42 meter.

"Minimal kita harus punya armada pemadam kebakaran yang bisa menjangkau ketinggian 42 meter," katanya.

Rahmat meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi terkait penyebab kebakaran yang menghanguskan sembilan ruang kerja di lantai dua gedung Wali Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan itu.

"Kita serahkan saja semuanya pada polisi. Kasus ini sedang ditangani," katanya.

Menurut dia, salah satu penyebab kebakaran yang paling masuk akal saat ini adalah hubungan arus pendek listrik dari ruang kerja Sekda.

"Sepertinya akibat arus pendek," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015