Keputusan itu diambil Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja melakukan peninjauan ke lokasi tersebut pada Kamis, 2 April 2015.
"Tadi diputuskan bahwa rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan oil rig," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Wapres beserta sejumlah pejabat seperti Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana telah melakukan rapat membahas keputusan tersebut di Kantor Kepala Desa Tanjungjaya.
Kalla mengatakan pemindahan rencana daerah untuk pembangunan pelabuhan tersebut, untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah dan produksi minyak dan gas dari sejumlah anjungan pertamina tidak terganggu.
"Pelabuhan butuh keamanan yang kuat, tetapi gas lebih butuh lagi keamanan yang lebih tinggi. Maka menggabungkan dua kebutuhan untuk pelabuhan untuk industri dan masyarakat, tetapi Indonesia juga butuh peningkatan industri gas dan minyak," jelas Kalla.
Wapres mengatakan daerah yang akan dipilih adalah Jawa Barat wilayah timur selain Cilamaya, seperti wilayah Kabupaten Subang atau pun Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas atau pun anjungan minyak lepas pantai.
"Pokoknya yang aman di timur yang didepannya tidak ada anjungan minyak lepas pantai, dan yang bisa ada koridor 10 Km bebas (dari pipa atau rig), antara Subang atau Indramayu," tutur Kalla.
Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi beban kinerja Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.
Kebutuhan investasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya ditaksir mencapai Rp34,5 triliun yang merupakan perluasan dari pelabuhan Tanjung Priok yang telah padat dan sulit dikembangkan lagi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pembatalan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, merupakan langkah yang dilakukan untuk menjaga pasokan minyak dan gas bumi.
"Kita harus menyelamatkan lapangan migas kita di Blok Offshore North West Jawa (ONWJ)," ucap Indroyono, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman di Gedung BPPT Jakarta, Kamis (2/4).
Menurut dia, kapasitas produksi minyak di blok itu mencapai 40.000 barel per hari, sedangkan produksi gas mencapai 180 MMSCFD.
Ke depan, pengembangan kapasitas produksi juga akan dilakukan mengingat pada 2022, ditargetkan produksi minyak meningkat menjadi 50.000 barel per hari dan gas 200 MMSCFD.
Di sisi lain, pemerintah juga harus segera membangun pelabuhan di Pantai Utara Jawa sebagai persiapan jika nanti Pelabuhan Tanjung Priok sudah melebihi kapasitas.
"Oleh karena itu, di cari kebijakan yang paling optimal dan maksimal, setelah rapat akhirnya diputuskan digeser ke arah timur," tuturnya.
Indroyono menuturkan, penggeseran proyek pelabuhan ke wilayah timur Jawa Barat diputuskan berdasarkan asumsi akan adanya pergerakan industri ke wilayah timur.
"Industri juga kan bergerak ke timur, begitu juga penyebaran pertumbuhan dan diharapkan bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Yang pasti juga harus menyelamatkan persawahan di sana," paparnya.
Ia juga memastikan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya masih memasuki tahap awal, sehingga belum ada investasi yang masuk. "Kita bicara tahun 2020, bukan sekarang. Lagi pula masih di Jawa Barat kok," ujarnya.
Pertamina keberatan
PT Pertamina telah menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan tersebut, karena terdapat sejumlah anjungan lepas pantai dan pipa di wilayah tersebut.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto menyambut positif keputusan Pemerintah yang mengurungkan pembangunan pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat dengan mengalihkannya ke Indramayu atau Subang.
"Alhamdulillah Wapres Jusuf Kalla dan beberapa menteri meninjau ke lapangan, dan memutuskan pembangunan pelabuhan akan digeser ke arah timur kawasan Cilamaya," kata Dwi Sutjipto, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Usai menemui Menteri BUMN Rini Soemarno, Dwi menjelaskan, berdasarkan diskusi dan arahan Wapres Jusuf Kalla yang langsung meninjau lokasi Cilamaya, segera dicarikan alternatif lokasi pembangunan pelabuhan.
Langkah pemerintah mengalihkan lokasi pelabuhan tersebut demi menjaga pasokan minyak dan gas bumi yang dikelola Pertamina.
Menurut catatan, kapasitas produksi minyak di blok "Offshore North West Jawa" (ONWJ) itu mencapai 40.000 barel per hari, sedangkan produksi gas mencapai 180 MMSCFD.
Bahkan ke depan, ONWJ siap dikembangkan dengan kapasitas produksi minyak hingga 50.000 barel per hari dan. 200 MMSCFD gass per hari.
"Alhamdulillah kita tidak lagi khawatir soal kelanjutan blok ONWJ," ujarnya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan studi kelayakan untuk pembangunan pelabuhan pengganti Cilamaya tidak akan lama dan tidak akan memperlambat rencana pembangunan infrastruktur.
"Kami memang perlu feasible study lagi, tapi itu cepat, karena hanya masalah lokasi saja, tapi dari kaijan dari arus laut, masalah lingkungan, dan semuanya, rata-rata hampir sama," kata Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono di Jakarta.
Bambang memastikan kriteria lokasi baru pelabuhan pengganti Cilamaya itu adalah lokasi yang bukan sumber produksi pangan, sehingga pembangunan pelabuhan baru tidak menganggu upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan.
"Selain itu, lokasi baru itu juga merupakan koridor yang aman dari anjungan dan rig milik Pertamina, seperti masalah yang diremui di Cilamaya," imbuhnya.
Dia mengatakan tim pengkaji yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Perhubungan, BPPT di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Maritim, akan melakukan sruvei kembali untuk menentukan lokasi baru tersebut.
Pembangunan pelabuhan baru pengganti Cilamaya akan tetap mengusung rencana awal dengan kapasitas yang dapat memuat peti kemas hingga 5 juta TEUs per tahun. Kemudian, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pelabuhan dalam beberapa tahap selanjutnya.
Di sisi lain, menurut Bambang, tim pengkaji juga kemungkinan akan mempertimbangkan rencana perluasan Pelabuhan Cirebon, dalam kajian lokasi baru Pelabuhan di Jawa Barat pengganti Cilamaya.
"Kalau Pelabuhan Cirebon dikembangkan lagi sebagai alternatif. Bisa saja tidak jadi (pelabuhan baru pengganti) Cilamaya, tapi di Cirebon, atau dry port yang Cikarang itu kita akses menggunakan kanal," tukas dia.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Waras Wasisto menilai pemindahan atau penggesaran lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang oleh Pemerintah Pusat dinilai sudah tepat.
"Saya kira sudah tepat dipindah atau digeser karena jika dipaksakan di Cilamaya maka akan membutuhkan biaya tinggi untuk memindahkan pipanisasi yang sudah ada di kawasan tersebut," kata Waras Wasisto, di Bandung.
Ia mengatakan, pembatalan rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya jangan sampai menghilangkan rencana pembangunan pelabuhan di Jawa Barat.
"Karena bagaimana pun Jawa Barat membutuhkan pelabuhan bertaraf internasional untuk mendukung distribusi barang, terutama kebutuhan pokok," tambah dia.
Salah satu lokasi yang strategis untuk dijadikan pelabuhan, kata dia, adalah di sekitar Cirebon atau Kabupaten Indramayu.
Oleh Ahmad Wijaya
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
