"Pembangunan infrastuktur dalam skala besar, pasti membutuhkan biaya yang tidak main-main. Ini berkaitan dengan upaya untuk menarik minat investor di Indonesia," kata dia di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, penggunaan dana pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan suatu negara.
"Untuk negara maju biasanya hanya menggunakan empat persen dari PDB tahunan, sedangkan untuk negara berkembang 8-9 persennya dipakai untuk membangun infrastruktur," kata pria lulusan Teknik Fisika ITB tersebut.
Budi juga memaparkan data yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp1.100 triliun pada tahun 2015.
Ia menegaskan, mega-proyek seperti pembangkit listrik 35.000 Mw dan 24 pelabuhan membutuhkan besaran dana yang harus diperhitungkan dan sumbernya harus jelas.
"Saya sudah bilang ke Bu Rini (Menteri BUMN), untuk membangun satu pelabuhan saja setidaknya membutuhkan Rp25 triliun. Jika mau membangun 24 pelabuhan, uangnya dari mana? Harus siap," katanya.
Pemaparan Budi tersebut disampaikan dalam sebuah seminar nasional bertema komitmen perbankan dalam pembangunan Indonesia, di Jakarta.
Dia menambahkan, terkait dengan keinginan pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional maka diperlukan integritas yang baik antara pemerintah dan BUMN.
"Sebagai bank BUMN, tentu kami pun memiliki tanggung jawab untuk turut membangun negeri. Terlebih bank BUMN memiliki kemampuan leverage factor," katanya.
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
