Damaskus (ANTARA News) - Menteri Kehakiman Suriah Najm al-Ahmad mengatakan negaranya menghadapi gelombang aksi teror yang ganas, dan memperingatkan akibat dari aksi tersebut terhadap masyarakat internasional.

"Kami mengatakan bahwa hari ini kami menghadapi aksi teror yang paling ganas dan Suriah sedang memeranginya dengan semua kemampuan militer serta politiknya," kata menteri itu, Senin, kepada Xinhua.

Menteri tersebut mengeluarkan pernyataan itu di sela Konferensi Internasional untuk Memerangi Terorisme dan Fanatisme Agama, yang diselenggarakan di Damaskus, Minggu dan Senin. Konferensi tersebut dihadiri oleh politisi dan pegiat dari 25 negara Arab dan asing.

Konferensi itu bertujuan menyusun kriteris untuk menghadapi ancaman teror yang meningkat.

Al-Ahmad mengatakan konferensi tersebut adalah pertemuan "hukum dan kaum profesional" yang bertujuan menemukan kriteria hukum guna menghadapi aksi teror yang berbahaya yang akibatnya mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan.

Menteri itu juga mencela negara yang mendukung aksi teror di Suriah, dan mengatakan, "Terorisme tak memiliki perbatasan dan tempat tinggal dan oleh karena itu apa yang telah dikirim kepada kami mengenai aksi teror ini dapat dipastikan akan bangkit dan menyerang mereka yang mengirimnya dengan satu atau lain cara."

Ia menegaskan kerja sama dengan Pemerintah Suriah dalam memerangi aksi teror "sangat penting", demikian laporan Xinhua.

Peserta konferensi tersebut menegaskan bahwa memerangi aksi teror mesti dilakukan di tingkat internasional melalui PBB tanpa mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun dengan dalih memerangi terorisme, atau menafsirkan resolusi PBB secara selektif.

Di dalam pernyataan akhir, para peserta konferensi itu menyerukan pendirian pengadilan rakyat internasional yang berada di Damaskus.

Mereka juga menegaskan blokade yang dilakukan terhadap beberapa negara dengan alasan politik, seperti Suriah dan Jalur Gaza, dipandang sebagai aksi terorisme.

Para peserta konferensi tersebut menyatakan sanksi sepihak yang dijatuhkan atas Suriah oleh AS dan Uni Eropa adalah tidak sah dan melanggar hukum internasional, dan menyerukan pencabutan sanksi itu.

Jamal Zahran, profesor satu universitas di Mesir, memberitahu Xinhua, "Pesan dari konferensi tersebut ialah membangun pangkalan sosial dalam upaya menghadapi secara tegas aksi teror. Kita tak bisa menyia-nyiakan waktu, kita perlu menghadapi terorisme agar wilayah Arab dalam hidup secara damai jauh dari hantu teroris ini."

Sementara itu, Elia Sheranov, pegiat kemanusiaan Rusia, menuntut masyarakat internasional dan PBB, khususnya, menyeret semua negara yang bertanggung jawab dalam mendukung terorisme ke pengadilan.

Pemerintah Suriah telah lama menyatakan negara itu menjadi sasaran aksi teror dukungan negara asing, dan menyatakan arus "mujahidin" memasuki Suriah melalui negara tetangga.

Militer Suriah telah terlibat dalam pertempuran mematikan melawan anggota ISIS dan kelompok yang berafiliasi kepada Al Qaida, Front An-Nusra --keduanya dicap sebagai organisasi teroris.

Setelah mengakui ancaman teror di wilayah itu, AS dan sekutunya telah melancarkan serangan udara terhadap posisi kelompok fanatik tersebut di bagian utara dan timur Suriah.

(Uu.C003)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014