"Kita tentu mempertanyakan kenapa Menteri BUMN meminta agar Setjen DPR RI tidak mengeluarkan surat undangan. Apalagi dalam surat yang disampaikan oleh Menteri BUMN ada kata-kata 'Pimpinan'," kata Azam, di Jakarta, Jumat.
Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir menambahkan, surat yang disampaikan oleh Rini Soemarno terkesan ada larangan dari Presiden.
"Kami tidak mengatakan itu imbauan presiden, tetapi surat itu di sini kan menyampaikan bahwa Menteri Rini Soemarno menyampaikan bahwa meminta kepada Setjen untuk tidak menerbitkan undangan rapat dengan Kementerian BUMN dan BUMN, sampai ada arahan dari pimpinan. Ini pimpinan siapa? Justru kita ingin pertanyakan," kata Hafisz.
Rini dalam suratnya kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dengan tegas meminta untuk tidak menerbitkan undangan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I KBUMN dan BUMN.
Berikut isi lengkap surat Menteri BUMN:
No : S-724/BMU/XI/2014
Sifat : Sangat segera
Perihal: Permohonan penundaan jadwal-jadwal Rapat Dengar Pendapat
Komisi VI DPR RI dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN
Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal DPR RI
di
Jakarta
Sehubungan dengan adanya beberapa surat undangan dari Deputi Persidangan dan KSAP DPR RI kepada Deputi Menteri BUMN dan BUMN untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Menteri BUMN dan BUMN, maka dengan ini kami mengharapkan bantuannya untuk sementera waktu tidak menerbitkan undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari Pimpinan
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Menteri BUMN
Rini Soemarno
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
