Hasil studi ini sangat bermanfaat karena dapat membantu kami dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung elektrifikasi transportasi publikJakarta (ANTARA) - Institute for Transportation and Development (ITDP) Indonesia meluncurkan studi “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan.
Dokumen studi tersebut diserahkan oleh Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, Budi mengatakan bahwa adopsi transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara merupakan prioritas utama Kementerian Perhubungan. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, penting untuk mendorong percepatan dalam elektrifikasi transportasi publik perkotaan.
“Hasil studi ini sangat bermanfaat karena dapat membantu kami dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung elektrifikasi transportasi publik,” kata Budi.
Studi “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan.
Oleh sebab itu, diperlukan rancangan peta jalan dan program insentif nasional yang dapat mengatasi hambatan terkait elektrifikasi transportasi publik berbasis jalan bagi kota-kota di Indonesia.
Studi ini juga mencakup penilaian tentang kesiapan elektrifikasi transportasi publik, kesiapan adopsi KBLBB, serta faktor mendesak lain, seperti polusi udara dan kemacetan, di 98 wilayah perkotaan di Indonesia.
Berdasarkan kriteria tersebut, studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor dan Padang.
Studi tersebut menyebutkan bahwa untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain mengganti armada bus yang sudah ada menjadi bus listrik, kota juga perlu menambah armada busnya secara gradual untuk menjamin ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi.
"Studi yang dihasilkan pada kemitraan ini dapat menjadi landasan strategis dalam mencapai target implementasi bus listrik nasional pada tahun 2030, terutama dalam membangun rencana aksi, kebijakan, dan program insentif untuk meningkatkan adopsi bus listrik," kata Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang.
Baca juga: ITDP sarankan luar Jakarta perlu juga reformasi angkutan umum
Baca juga: Elektrifikasi armada TransJakarta dinilai perlu segera diterapkan
Baca juga: Manajemen TJ: Penghargaan layanan transportasi banggakan Indonesia
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
