Konsep integrasi sistem transportasi dapat menjadi payung bagi Kaltim untuk menyamakan posisi dengan IKN.Penajam Paser Utara (ANTARA) - Dinas Perhubungan se-Kalimantan Timur telah menyepakati konsep aglomerasi transportasi di empat daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yakni Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Kepala Dishub Kaltim Yudha Pranoto di Penajam, Rabu, menjelaskan definisi aglomerasi yakni konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan karena lokasinya yang berdekatan (economies of proximity).
Konsep aglomerasi transportasi tersebut akan diwujudkan dengan sistem transportasi yang terintegrasi dengan Ibu Kota Nusantara dengan tujuan untuk meniadakan kesenjangan transportasi antara IKN dengan daerah penyangga di sekitarnya.
Baca juga: Empat daerah otonom di Kaltim harus bangun konektivitas dengan IKN
"Kita butuh integrasi dengan IKN untuk mewujudkan keterpaduan sistem transportasi. Ini merupakan aspek kritikal. Jangan sampai nanti di IKN sudah canggih, sementara daerah penyangganya tidak," kata Yudha Pranoto dalam Rakornis Dishub se-Kaltim yang bertempat di Aula Rapat Lantai 3 Kantor Bupati PPU.
Konsep integrasi sistem transportasi, lanjut Yudha, dapat menjadi payung bagi Kaltim untuk menyamakan posisi dengan IKN.
Konsep tersebut, juga akan membuka peluang sinergi pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi antara IKN, Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Pusatdi daerah penyangga.
"Akan tercipta peluang direct transportasi yang efisien dan inklusif di empat daerah penyangga. Sistem transportasi yang smart, green, and sustainable akan menghubungkan keempat daerah penyangga tidak hanya secara fisik, tapi juga sosial dan ekonomi secara seimbang," tambah eks Kepala Kesbangpol Kaltim ini.
Baca juga: OIKN sebut dokumen VLR jadi peta jalan solusi konkret SDGs di IKN
Jika sistem aglomerasi transportasi ini sudah terwujud di sekitar daerah penyangga IKN, bukan mustahil daerah lain juga akan menyusul.
"Berau, Mahulu juga nanti akan tertular. Pasti menyusul," kata Yudha.
Lebih lanjut, ia menekankan, kebijakan ini diperlukan kerja sama yang baik dari semua pihak. Baik pemerintah, badan usaha, hingga masyarakat. Demi mewujudkan transportasi maju yang terintegrasi dengan IKN.
Kegiatan Rakornis Dishub se-Kaltim dirangkai dengan paparan materi dari beberapa narasumber ahli. Di antaranya Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim, Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (BKT Kemenhub) Novyanto Widadi, dan Kepala Tim Kajian Kebijakam Transportasi Wilayah Penyangga IKN, Tedy Murtejo.
Baca juga: Kementerian PUPR bantu prasarana tunjang kebersihan Penajam mitra IKN
Pewarta: Arumanto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
