"Terhadap permohonan tersebut (pencabutan) telah dikabulkan oleh hakim tunggal Radityo Baskoro," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pada persidangan praperadilan diajukan oleh Gus Muhdlor pada Senin ini, kuasa hukum yang bersangkutan mengajukan pencabutan permohonan praperadilan terhadap KPK.
Djuyamto mengatakan bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, maka hakim tunggal mengabulkan apa yang telah diajukan sehingga sidang praperadilan selesai.
"Ahmad Muhdlor pada persidangan praperadilan pada Senin 13 Mei 2024 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pencabutan permohonan praperadilan," katanya.
Baca juga: KPK jelaskan peran Ahmad Muhdlor dalam korupsi di BPPD Sidoarjo
PN Jaksel menerima permohonan praperadilan Gus Muhdlor terkait status penetapan sebagai tersangka oleh KPK dengan registrasi nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.
Persidangan pertama dijadwalkan digelar pada Senin 6 Mei 2024 dengan agenda pembacaan permohonan dan dijadwalkan berlangsung dari jam 09.00 WIB di ruang sidang 03.
Namun, persidangan ditunda karena ketidakhadiran dari termohon yaitu KPK dan diagendakan kembali digelar pada 13 Mei 2024, akan tetapi pada persidangan tersebut kuasa hukum mencabut permohonan praperadilan.
Saat ini, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan Bupati Sidoarjo nonaktif Ahmad Muhdlor setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
"Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/5).
Baca juga: KPK tahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Saat itu, Muhdlor sudah mengenakan rompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK" dengan dikawal petugas KPK dan dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Ahmad Muhdlor Ali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
Sebelum mencabut gugatan praperadilan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo nonaktif, Mustofa Abidin menyatakan, pihaknya mengajukan gugatan praperadilan soal penetapan tersangka oleh KPK dalam perkara pemotongan insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
"Ada beberapa hal lain yang akan ditempuh melalui upaya hukum, termasuk praperadilan," ujar Mustofa.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
