“Bonus demografi terjadi karena struktur penduduknya diatur sedemikian rupa termasuk mengatur kelahiran. Dari sini yang paling berperan adalah bidan,” kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Wahidin dalam Bhakti Sosial Pelayanan KB oleh Bidan di Jakarta, Rabu.
Baca juga: BKKBN optimalisasi bonus demografi melalui penyiapan SDM
Wahidin menjelaskan bonus demografi sendiri merupakan suatu kondisi dengan angka pekerja atau produktif yang lebih besar dibandingkan angka ketergantungan atau non produktif.
Ia menuturkan bonus demografi di Indonesia terjadi karena adanya upaya mengatur jarak kelahiran bayi pada anak yang salah satunya menggunakan alat kontrasepsi.
Ia menegaskan terdapat beberapa indikator yang harus terus didorong untuk menciptakan bonus demografi yaitu pengguna kontrasepsi modern, peserta akseptor jangka panjang dan peserta KB yang belum terlayani.
Oleh sebab itu, BKKBN bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam waktu dekat ini sedang menargetkan adanya pemasangan implan pada 100 ribu akseptor untuk mendukung Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Wahidin pun mengimbau para bidan untuk terus meyakinkan ibu melahirkan sebelum pulang ke rumah agar sudah menggunakan alat kontrasepsi.
Hal itu lantaran dari beberapa fakta di lapangan terutama untuk ibu-ibu bekerja tidak memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara teratur namun ternyata sudah hamil lagi sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan pada anak karena belum mendapat ASI eksklusif.
Baca juga: Kepala BKKBN sebut remaja mesti produktif untuk tuai bonus demografi
Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tidak lepas dari peran berbagai pihak terutama bidan sebagai tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan.
Jumlah bidan di Indonesia yang tercatat di Kementerian Kesehatan adalah 327.726 orang sedangkan berdasarkan data Potensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semester I Tahun 2021 terdapat 40.293 Tempat Praktik Mandiri (TPM) Bidan yang teregistrasi di BKKBN.
Sementara berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2021, pelayanan KB di TPM Bidan sebesar 33,06 persen sehingga menunjukkan bahwa TPM Bidan lebih dekat dengan masyarakat.
Selain itu, TPM Bidan juga memiliki jangkauan yang lebih luas karena berpraktik di daerah- daerah yang memiliki keterbatasan akses sehingga pelayanan KB melalui bidan menjadi salah satu alternatif solusi dalam menurunkan angka unmet need.
Ketua Umum PP IBI Ade Jubaedah menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dalam membantu keluarga-keluarga merencanakan kehamilan dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.
“Tidak hanya layanan pemasangan atau pemberian alat KB, IBI juga menyediakan berbagai layanan terkait KB lainnya seperti Konseling keluarga berencana serta edukasi kesehatan reproduksi,” kata Ade.
Baca juga: Presiden Jokowi: Pemenuhan dokter spesialis dukung bonus demografi RI
Baca juga: Wapres: Pastikan potensi bonus demografi terkelola dengan baik
Baca juga: Menaker ingatkan Indonesia harus gerak cepat sikapi bonus demografi
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
