Ketua MPR prediksi keterpilihan perempuan di DPR meningkat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan bahwa jumlah keterpilihan perempuan di DPR pada Pemilu 2024 diprediksi meningkat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

"Jumlah perempuan di DPR diprediksi mencapai 128 orang, dari sebelumnya 118 orang. Jumlah tersebut masih harus menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi, namun angkanya diprediksi tidak akan terlalu turun signifikan," kata Bamsoet usai menerima DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, meski peningkatan keterpilihan perempuan pada Pemilu 2024 belum mencapai jumlah yang diharapkan, namun hal itu telah membuktikan keberpihakan terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemilu yang telah membawa hasil signifikan.

Dia juga menilai peran perempuan dalam politik sejauh ini memang sudah meningkat, namun potensinya masih sangat besar untuk terus ditingkatkan.

Selain itu, dia tak memungkiri terdapat berbagai sengkarut penyelenggaraan Pemilu 2024 yang masih banyak merugikan perempuan, meski keterpilihan perempuan di DPR RI meningkat.

"Jika pun kuota perempuan terpenuhi, rata-rata caleg perempuan tidak mendapatkan nomor urut 1. Sistem pemilu memang menggunakan proporsional terbuka suara terbanyak, namun posisi nomor urut 1 tetap memiliki privilege tersendiri di dalam masyarakat," katanya.

Bamsoet pun akan bekerja sama dengan KPPI dalam meningkatkan edukasi politik bagi perempuan guna mendukung kemajuan peran perempuan dalam perpolitikan di Tanah Air.

Dia menuturkan bahwa KPPI juga peduli dalam menyuarakan pentingnya perbaikan sistem politik dalam penyelenggaraan pemilu, serta pentingnya partai politik mereformasi diri agar senantiasa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Terkait sistem pemilu, Bamsoet pun mengemukakan model sistem campuran terbuka dan tertutup yang dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pemilu demokratis.

"Di luar sistem proporsional terbuka atau tertutup, ada satu alternatif lain, yakni campuran terbuka dengan tertutup. Jika bisa dielaborasi lebih jauh melibatkan para aktivis, akademisi, serta praktisi, sistem campuran terbuka dan tertutup ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat caleg dekat dengan rakyat," ucap dia.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir jajaran KPPI, di antaranya Dewan Kehormatan KPPI Ratu Dian Hatifah, Ketua Presidium KPP Kanti W. Janis, dan Sekretaris Jenderal KPPI Lis Dedeh.