Hukum sepekan, Hari Buruh hingga penggeledahan gedung DPR 

Beberapa berita hukum sepekan menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, mulai dari peringatan Hari Buruh Internasional hingga KPK geledah gedung DPR.

 

Berikut enam berita hukum sepekan terakhir yang masih menarik untuk dibaca kembali:

 

 

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Senior Vice President (VP) Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT Taspen Labuan Nababan diperiksa soal pengelolaan dana investasi di PT Taspen senilai Rp1 triliun.

 

"Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT TASPEN (Persero) periode 1 Maret 2021 - sekarang Lubuan Nababan, saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain terkait penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar kurang lebih Rp1 triliun." kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

 

Selengkapnya baca di sini

 

 

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan penggeledahan di salah satu ruangan Gedung DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI pada tahun anggaran 2020.

 

"Benar ada, kegiatan tersebut dalam rangka pengumpulan bukti perkara yang sedang KPK selesaikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

 

Selengkapnya baca di sini

 

 

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus melindungi hak buruh seluruh Indonesia, salah satunya dengan membentuk tim khusus (timsus) yang fokus membela serta melindungi para pekerja dari tindak pidana yang merugikan.

 

“Saat ini sudah berjalan. Akan terus kami kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan, ketenagakerjaan, dan sengketa-sengketa yang ada. Sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan," kata Sigit saat meninjau langsung pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional di Stadion Madia GBK, Jakarta, Rabu.

 

Selengkapnya baca di sini

 

 

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus menegaskan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode ZZ tidak kebal dari aturan ganjil genap kecuali kendaraan itu dalam iring-iringan pengawalan polisi atau polisi militer.

 

Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Gabungan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis, Yusri menegaskan dalam situasi yang tidak urgen atau biasa, kendaraan berpelat khusus itu tetap wajib mengikuti aturan ganjil genap yang berlaku di beberapa ruas jalanan Kota Jakarta.

 

Selengkapnya baca di sini

 

 

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya(PMJ) menyatakan penanganan kasus taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jakarta Utara berinisial P(19) yang diduga dianiaya senior, ditangani Polres Metro Jakarta Utara.

 

"Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Utara, kami dari Polda membackup pelaksanaannya," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra di Jakarta, Jumat.

 

Selengkapnya baca di sini

 

 

Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal Polisi Raden Slamet Santoso mengatakan Korlantas masih melakukan uji coba pengiriman surat bukti pelanggaran atau tilang kendaraan bermotor melalui aplikasi WhatsApp.

 

"Baru tahap uji coba," kata Slamet kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

 

Selengkapnya baca di sini