"ADB dan seluruh dunia memandang Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi," kata ADB Vice President for Market Solutions Bhargav Dasgupta dalam konferensi pers di Tbilisi, Georgia, Jumat.
ADB telah meningkatkan komitmennya untuk menyediakan pembiayaan iklim senilai 100 miliar dolar AS bagi negara-negara berkembang anggotanya untuk periode 2019-2030.
Menurut Bhargav, Indonesia dan negara-negara anggota diharapkan dapat memanfaatkan komitmen pembiayaan tersebut dengan maksimal.
Baca juga: RI tekankan pentingnya kekuatan APBN untuk efektivitas transisi energi
Berbagai proyek iklim dari berbagai negara anggota ADB dapat diajukan kepada ADB, dan ADB akan menyeleksi proyek yang benar-benar berdampak besar bagi penanganan iklim dan transisi energi.
"Kami membiayai proyek-proyek yang sangat berdampak, sangat berguna, dan sangat penting di bidang iklim melalui kemitraan dengan investor, sektor swasta lainnya," ujarnya.
Berbagai proyek transisi energi seperti proyek panas bumi dan tenaga surya, berpeluang besar masuk dalam skema pembiayaan Energy Transition Mechanism (ETM).
Indonesia dan ADB menyepakati komitmen percepatan pelaksanaan pensiun dini (early retirement) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka ETM.
Baca juga: Di Paris, Menteri ESDM paparkan energi bersih untuk masyarakat
Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan MoU mengenai Penyelarasan Mekanisme Transisi Energi, yang dilakukan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dan Director General and Group Chief Sector Group Ramesh Subramaniam di sela penyelenggaraan COP28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 5 Desember 2023.
Di sisi lain, Indonesia berkomitmen untuk mencapai Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan mencapai Net Zero Emission pada 2050 atau lebih cepat dalam percepatan transisi energi.
Dalam Perjanjian Paris, Indonesia menyatakan komitmennya dengan menargetkan pemangkasan 29 persen emisi gas rumah kaca pada 2030 dengan usaha sendiri atau penurunan 41 persen apabila mendapat dukungan dari internasional. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim.
Selain itu, Indonesia memiliki program kolaborasi Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia yang merupakan pendanaan untuk akselerasi transisi berkeadilan yang pendanaannya berasal dari dana publik IPG dan swasta melalui The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Pendanaan JETP Indonesia terdiri atas 10 miliar dolar AS pendanaan publik dari para anggota IPG (Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa).
Selain kolaborasi dengan JETP, Indonesia juga memiliki pendanaan yang dapat disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka melaksanakan tugas merealisasikan Energy Transition Mechanism (ETM) – Country Platform untuk transisi energi nasional.
Sementara sebagai dana katalis, Indonesia mengusulkan agar pendanaan JETP dapat disalurkan melalui ETM-Country Platform. Indonesia juga memandang adanya progres yang baik, seperti beberapa proyek yang menjadi prioritas dan target-oriented di tahun 2024 dalam kerangka JETP.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
