(Pemilih) tentunya warga negara yang sudah memiliki umur 17 tahun sampai tanggal 27 November. Jadi datanya tentu agak berbeda dengan DP4 untuk pemilu 14 FebruariJakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024.
Penyerahan DP4 dilakukan secara simbolis oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.
Tito mengatakan dalam konteks menyukseskan pelaksanaan pilkada, peran pemerintah yang utama atau yang pertama kali adalah menyediakan DP4.
Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang terekam dan diperbarui setiap hari.
Berdasarkan data yang dikantongi-nya, DP4 Pilkada Serentak per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.
"(Pemilih) tentunya warga negara yang sudah memiliki umur 17 tahun sampai tanggal 27 November. Jadi datanya tentu agak berbeda dengan DP4 untuk pemilu 14 Februari," ujar Tito.
"Kalau 14 Februari yang potensial pemilih usia di atas 17 tahun sampai 14 Februari. Yang (Pilkada) ini sudah kita hitung sampai dengan tanggal 27 November 2024 nanti yang berusia 17 tahun siapa saja, by name by address, dan dibagi setiap provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, lengkap," paparnya.
Baca juga: Mendagri sebut DP4 mencapai 207 juta jiwa di Pilkada 2024
Baca juga: Bawaslu RI tunggu respon presiden terkait akses data DP4
Baca juga: KPU RI: 2 Mei dapat DP4 dari Kemendagri
Dia menegaskan setelah diserahkannya DP4, pihaknya berharap kerja sama teknis dapat terus berlanjut antara Kemendagri dengan KPU RI lantaran dinamika data kependudukan yang sangat tinggi.
Beberapa faktor yang memengaruhi tingginya dinamika data kependudukan, yakni adanya kelahiran/kematian, peristiwa pindah datang per bulan, serta adanya perubahan pekerjaan menjadi anggota TNI/Polri.
Dia menekankan pula soal keamanan data siber yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.
"Oleh karena itu, sistem pengamanan untuk cyber security terutama, tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga dan kemudian tentu akan mendapat dukungan mohon dukungan dari BSSN. Kemudian dari Polri, laboratorium forensik Polri, itu juga ada badan siber jajaran siber dibentuk, membantu sistem pengamanan yang ada, termasuk sistem pengamanan internal dari KPU sendiri," ungkap Tito.
Lebih lanjut, menurutnya, untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 berbagai pemangku kepentingan terkait perlu betul-betul bekerja sama dengan baik.
Pasalnya, keberhasilan Pilkada nanti merupakan orkestrasi banyak unsur, dari pihak penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, partai politik, peserta pasangan calon (paslon), media pers, hingga masyarakat.
"Kita harapkan dalam (Pilkada) berlangsung aman, damai dan lancar, dan demokratis. Dan untuk Pilkada ini adalah ini juga adalah pengalaman sejarah baru bagi kita, bagi bangsa Indonesia, first time ever in our history, kita melaksanakan Pilkada serentak seluruh Indonesia kecuali yang karena undang-undang itu tidak ada Pilkada, yaitu di Yogja, DIY, karena UU Keistimewaan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengimbau jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota agar terus memastikan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih Pilkada masuk dalam DPT.
"Kami berharap teman-teman sekalian dari provinsi, kabupaten/kota, untuk bekerja dengan cermat," harap Hasyim.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
