"Hingga April 2024 dana bagi hasil telah kita setor ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing kabupaten," jelas Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi di Tabalong, Kamis.
Dikatakan dia, jumlah DBH yang telah disetor tertinggi Kabupaten Balangan sebesar Rp846,3 miliar disusul Tabalong Rp480,8 miliar dan HSU Rp211,9 miliar.
Jika dibandingkan dengan pagu DBH per kabupaten, nilai DBH yang sudah disalurkan untuk Tabalong sebesar 38,66 persen, HSU 43,06 persen dan Balangan sebesar 36,86 persen.
Baca juga: Ogan Komering Ulu terima DBH kelapa sawit 2023 Rp10 miliar
Tahun ini setiap kabupaten di wilayah kerja KPPN Tanjung mendapat alokasi/pagu DBH yang terdiri dari beberapa jenis DBH.
Dari semua jenis DBH tersebut, alokasi tertinggi yakni DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara (minerba), disusul DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Tahun ini, pagu/alokasi DBH SDA minerba untuk Tabalong sebesar Rp1,04 triliun, HSU Rp466,74 miliar dan Balangan sebesar Rp1,87 triliun,” kata Sigid.
Ia mengatakan, sesuai UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dana bagi hasil bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan ke daerah penghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah.
Baca juga: Kemenko PMK sebutkan pemanfaatan DBH sawit untuk perlindungan pekerja
Termasuk kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
“Realisasi penyaluran DBH telah memberikan pengaruh signifikan bagi peningkatan kinerja realisasi belanja negara di wilayah KPPN Tanjung,” pungkas Sigid.
Pewarta: Gunawan Wibisono/Herlina Lasmianti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
