Kemarin, Gibran tunggu arahan soal koalisi hingga potensi PKS ke KIM

Berbagai peristiwa politik kemarin, Jumat (26/4), menjadi sorotan di antaranya Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut menunggu arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto soal koalisi, hingga relawan yang menilai bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengikuti jejak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem masuk ke dalam koalisi pemerintah.

 

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

 

 

Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut soal koalisi menunggu arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

 

"Kita tunggu nanti. Yang jelas Pak Prabowo sudah bertemu dengan tokoh-tokoh di luar koalisi. Ke depan seperti apa kita tunggu saja," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

 

Meski masih merahasiakan koalisi yang akan dibentuk oleh keduanya, Gibran memastikan Prabowo sudah merangkul pihak-pihak yang sempat menjadi rival saat kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

 

Selengkapnya baca di sini.

 

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan arah politik partai berlambang banteng moncong putih pasca putusan Mahkamah Konstitusi berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

 

Hal ini disampaikan Said untuk merespons pernyataan pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman yang melihat ada peluang kerja sama antara PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih pada Pilpres 2024.

 

"Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Megawati Soekarnoputri, sebab kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh ibu ketua umum," ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

 

Selengkapnya baca di sini.

 

 

Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi selama masa pemerintahan 2024-2029.

 

"Untuk PDIP dan PKS masih memungkinkan bahwa mereka akan berada tetap sebagai oposisi melihat dua parpol ini pernah berperan sebagai oposisi," kata Ardli saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

 

Ia menjelaskan bahwa sikap tersebut memungkinkan dengan mempertimbangkan rekam jejak kedua partai dalam beberapa tahun terakhir.

 

Selengkapnya baca di sini.

 

 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan perubahan penyebutan nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) bakal berdampak terhadap pendekatan di Papua.

 

"Sangat. Saya sampaikan tidak ragu kami dalam melangkah," kata Maruli saat menjawab pertanyaan wartawan terkait perubahan penyebutan KKB menjadi OPM usai acara pelepasan tukik di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

 

Dia mengatakan kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 5 April 2024 mengubah penyebutan nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdampak pada kinerja TNI, khususnya yang bertugas di daerah Papua untuk mengambil tindakan di lapangan.

 

Selengkapnya baca di sini.

 

 

Koordinator Relawan Nasional Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) Anthony Leong menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengikuti jejak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem masuk ke dalam koalisi pemerintah.

 

"Saya yakin tidak ada penghalang bagi PKS dan Prabowo untuk menjalin kerja sama dalam kabinet dan pemerintahan mendatang. Ini hanya masalah waktu saja," kata Anthony dalam siaran pers yang diterima, Jumat.

 

Anthony menilai peluang itu mungkin terjadi lantaran Prabowo telah berhasil menggaet PKB dan NasDem yang notabene adalah partai seperjuangan PKS dalam mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pilpres tahun ini.

 

Selengkapnya baca di sini.