Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam international workshop bertema "Halal Industry Development in OIC Countries" yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara daring di Jakarta, Rabu.
"Ini menjadi catatan penting bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dengan baik guna membangun peluang kemitraan bisnis dan komersial yang lebih luas dan lebih besar antara Indonesia dan negara-negara sahabat," ujar Aqil.
Ia menyebut, tahap pertama implementasi Wajib Halal di Indonesia dibagi tiga kelompok produk, yakni produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong produk makanan dan minuman serta produk jasa penyembelihan dan hasil sembelihan.
Lebih lanjut, Aqil mengatakan bahwa rencana implementasi Wajib Halal Oktober 2024 juga mendapat respons positif dari masyarakat dunia.
Hal itu ditunjukkan dari tingginya antusiasme berbagai lembaga halal luar negeri (LHLN) yang mengajukan permohonan kerja sama dengan BPJPH. Saat ini terdapat 120 Lembaga Sertifikasi Halal dari 40 negara yang mengajukan permohonan akreditasi dan saling keberterimaan sertifikat halal.
"BPJPH menyambut baik inisiatif kerja sama yang disampaikan oleh lembaga halal dari berbagai negara sahabat ini untuk mendukung pemberlakuan wajib halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2024 mendatang," katanya.
Aqil menyampaikan, pihaknya terus mendorong upaya mewujudkan standar halal internasional untuk penguatan ekosistem halal global. Namun demikian, BPJPH tetap menghormati beragam perspektif terkait standar halal, serta peraturan sertifikasi halal di seluruh dunia.
Baca juga: BPJPH: Wajib Halal tidak diundur tetap berlaku hingga Oktober 2024
"Kami juga terus aktif dalam upaya penguatan ekosistem halal global, memperkuat integrasi pasar dan memperluas aksesibilitas market produk halal untuk basis konsumen yang lebih luas," ujar Aqil.
Workshop yang dibuka oleh Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Bambang Brodjonegoro yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro itu, dimaksudkan untuk memfasilitasi knowledge sharing dan pertukaran best practice dalam pengembangan industri halal di antara berbagai lembaga nasional negara-negara anggota OKI.
Baca juga: BPJPH sebut sertifikasi halal penting untuk nilai tambah produk
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
