Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi, menyerukan kepada masyarakat untuk tidak melibatkan anak-anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi dan kampanye, karena melanggar hak kebebasan dan mengeksploitasi anak. "Itu termasuk kekerasan terhadap anak, karena orang tua telah memberikan perlakuan yang tidak menunjang perkembangan kepribadian anak, dan bahkan mengganggunya," kata pria yang akrab disapa dengan panggilan Kak Seto itu, di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, anak-anak memerlukan lingkungan yang sehat dan kondusif untuk berkembang menjadi pribadi dewasa tanpa gangguan. Tidak dibolehkannya anak dalam kegiatan demonstrasi atau kampanye, menurut dia, juga atas dasar alasan kesehatan, karena arak-arakan demonstrasi atau kampanye menempatkan mereka di lingkungan yang penuh dengan polusi asap karbon monoksida dan zat kimia lain dari hasil buangan kendaraan bermotor yang berbahaya bagi kesehatan. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Negara Independen, Giwo Rubiyanto Wiyogo, mengatakan bahwa pendidikan politik perlu dikenalkan sejak dini kepada anak-anak, tetapi dalam pelaksanaannya jangan sampai ada penyimpangan. Ia mengatakan, keterlibatan anak-anak dalam kegiatan demonstrasi dan kampanye yang sering diasosiasikan sebagai bagian dari proses pendidikan politik merupakan pandangan yang keliru. "Pendidikan politik itu tidak sekadar arak-arakan demonstrasi atau kampanye di jalanan," katanya. Menurut dia, pendidikan politik terhadap anak dapat diterapkan dalam bentuk pengenalan perbedaan pandangan politik tanpa adanya tekanan dari penguasa dan pelajaran tentang saling hormat, serta toleransi meski berbeda pandangan. Mengajari anak-anak menggunakan fasilitas umum secara benar dan layak, menurut dia, juga merupakan pendidikan politik. "Pendidikan politik dapat berupa pelajaran untuk mematuhi peraturan," ujarnya. Jika anak-anak dilibatkan dalam kampanye, ia khawatir, mereka akan melihat secara langsung adanya pelanggaran peraturan lalu lintas, sehingga mereka pun akan terbiasa melakukan hal itu dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu, ia menambahkan, diperlukan upaya berjenjang dari mulai pribadi, orang tua, hingga masyarakat untuk menghentikan kegiatan melibatkan anak dalam arak-arakan demonstrasi dan kampanye. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006