KPPN Tanjung Selor telah salurkan APBN Rp1,16 triliun

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 29 Februari 2024 sebesar Rp1,16 triliun atau 14,51 persen dari total pagu Rp8 triliun.

 

“Dari catatan ini, terjadi peningkatan realisasi 5,45 persen dibanding periode sama tahun lalu,” kata Kepala KPPN Tanjung Selor Nana Karmana, di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), Senin.

 

Realisasi Februari tahun 2023 sebesar Rp1,10 triliun atau 13,87 persen dari total pagu sebesar Rp7,95 triliun.

 

Belanja negara yang telah terealisasi disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

 

Realisasi BPP Rp0,2 triliun atau 8,84 persen dari pagu sebesar Rp2,29 triliun untuk disalurkan kepada 134 satuan kerja kantor vertikal di daerah dalam wilayah lingkup KPPN Tanjung Selor.

Realisasi itu disebut mengalami penurunan 31,03 persen (year on year/YoY) yaitu dengan selisih Rp90 miliar karena terdapat penurunan pagu alokasi BPP sebesar Rp0,34 triliun pada 2024 ini.

 

“Namun di sisi lain, ada peningkatan signifikan dalam persentase realisasi BPP sebesar 402,27 persen bila dibanding periode yang sama pada Februari 2023," ujar Nana.

 

Realisasi BPP tersebut dicairkan untuk empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 14,25 persen atau Rp80,24 miliar dari pagu sebesar Rp563,03 miliar.

 

Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 13,88 persen atau sebesar Rp109,97 miliar dari pagu sebesar Rp792,49 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai 1,33 persen atau sebesar Rp12,45 miliar dari pagu sebesar Rp936,16 miliar.

 

Terakhir, untuk jenis belanja bantuan sosial belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0,16 miliar.

 

Adapun realisasi TKD telah mencapai Rp0,95 triliun atau 16,79 persen dari pagu sebesar Rp5,71 triliun.

 

Anggaran TKD ditujukan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemkab Bulungan, dan Pemkab Malinau.

 

Rincian realisasi dari dana TKD tersebut, yaitu pertama, realisasi DBH sudah mencapai 17,46 persen dari pagu sebesar Rp2,40 triliun.

 

Kedua, realisasi DAU sudah mencapai 9,38 persen dari pagu Rp2,56 triliun. Ketiga, hingga 29 Februari 2024, DAK Fisik masih belum terdapat realisasi dari pagu Rp0,24 triliun.

 

Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp54,54 miliar atau 18,75 persen dari pagu sebesar Rp283,19 miliar.

 

Kelima, sama seperti DAK Fisik, untuk Dana Desa belum terdapat realisasi dari pagu Rp0,19 triliun.

 

“Untuk Dana Insentif Fiskal juga belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0,03 triliun,” ujarnya lagi.

 

KPPN Tanjung Selor meminta para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja dan pemerintah daerah agar berupaya secara maksimal mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.

 

Penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2024 yang lebih berkualitas atau spending better dan dapat menciptakan banyak dampak positif bagi ekonomi nasional, khususnya di Kaltara.
Baca juga: KPPN Tanjung Selor telah menyalurkan dana APBN Rp3,5 triliun