Itu adalah salah satu rekomendasi dari enam rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan tingkat menteri APEC (AMM-APEC Miniterial meeting) yang berakhir Sabtu sore di Nusa Dua, Bali.
Manteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan yang menjadi ketua sidang AMM akan menyerahkan rekomendasi ituke tingkat pemimpin ekonomi Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (APEC) untuk disahkan.
"Peserta APEC memberikan kontribusi yang penting bagi tercapainya kesepakatan ini. Diharapkan dengan kesepakatan ini bisa mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Pasifik, serta meningkatkan konektivitas di antara peserta APEC," kata Marty dalam jumpa pers.
Rekomendasi tentang pemberantasan korupsi tertuang dalam Annex D yaitu Enhancing APEC Network in Combating Corruption and Ensuring Transperancy (Meningkatkan Jaringan Kerja Sama APEC dalam Memerangi Korupsi dan Memastikan Tranparansi).
APEC menyadari korupsi menghambat dan merusak persaingan pasar, menciptakan ekonomi biaya tinggi, dan merusak jasa pelayanan publik.
Pada APEC 2004 di Santiago, Chili, para pemimpin APEC sudah mengakui ancaman bahaya korupsi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik, bahkan pada APEC 2012 di Rusia, para pemimpin ekonomi mendukung Deklarasi Vladivistok yang memperbarui kembali komitmen melawan korupsi.
APEC menyetujui pembentukkan APEC Network of Anti-Corruption and Law Enforcement Authorities (ACT-Net), yaitu jejaring kerja sama yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga antikorupsi, dan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, dengan tujuan memperkecil ruang gerak bagi koruptor di Asia Pasifik.
Adapun bentuk kerja sama lewat ACT Net antara lain memfasilitasi pelatihan penyelidikan khusus, berbagi pengalaman, melakukan tukar menukar informasi pemberantasan korupsi serta membangun forum diskusi bilateral maupun multilateral di antara anggota APEC.
Pewarta: Benny S Butarbutar
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
