Kebijakan pemerintah sebetulnya sudah bisa mengantisipasi dengan baik semua isu ekonomi saat ini, seperti volatilitas pasar finansial, dampak konflik Hamas-IsraelJakarta (ANTARA) - Ekonom senior Chatib Basri mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mengantisipasi risiko ekonomi.
“Kebijakan pemerintah sebetulnya sudah bisa mengantisipasi dengan baik semua isu ekonomi saat ini, seperti volatilitas pasar finansial, dampak konflik Hamas-Israel, hingga fenomena El Nino. Defisit fiskal 2023 kita juga relatif kecil, saya kira ini ada ruang untuk fiskalnya,” kata Chatib saat Seminar Nasional Perekonomian Outlook Indonesia di Jakarta, Jumat.
Dari sisi volatilitas pasar, Chatib menyebut adanya kemungkinan kelebihan pasokan pada pasar bond Amerika Serikat yang mengakibatkan turunnya harga bond dan naiknya imbal hasil (yield).
Meski ada ruang turunnya suku bunga The Fed pada paruh kedua 2024, namun defisit anggaran Amerika Serikat mencapai 9 persen.
“Kalau probabilitas resesi Amerika menurun, maka implikasinya perusahaan akan mulai ekspansi, sehingga permintaan US bills akan turun. Itu perlu diantisipasi, dan saya kira Bank Indonesia (BI) sudah memonitor soal itu,” jelas dia.
Baca juga: Wamenkeu: Penerimaan pajak positif tanda baiknya gerak ekonomi RI
Baca juga: Ekonom: APBN perlu cantumkan target spesifik soal transisi energi
Selanjutnya, terkait konflik Hamas-Israel, Chatib meyakini APBN memiliki ruang fiskal yang mumpuni untuk mengantisipasi dampak konflik tersebut yang kemungkinan besar akan mempengaruhi harga minyak ke depan.
“Sejauh ini harga minyak masih terkontrol, tapi kita tidak tahu apakah ini akan terus berlangsung. Untungnya, defisit anggaran kita relatif kecil, sehingga meski harga minyak meningkat sampai 146 dolar AS per barel, rasanya pemerintah tidak akan membebankannya ke konsumen,” ujar Chatib.
Terakhir, Chatib juga melihat kemampuan APBN dalam mengantisipasi efek El Nino. Fenomena tersebut mengakibatkan krisis pangan yang berdampak signifikan terhadap kelompok rentan.
Bila terjadi kenaikan harga pangan, seperti beras, maka akan sangat berpengaruh pada masyarakat kelas bawah.
“Itu dia pentingnya program bantuan pangan, bantuan langsung tunai (BLT). Saya rasa cakupan program-program itu perlu diperluas,” tuturnya.
Baca juga: Kemenkeu: Utang baru RI Rp600 triliun untuk tutup defisit APBN 2024
Baca juga: Menkeu sebut pembiayaan untuk APBN turun 36,6 persen di Desember 2023
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
