Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan saat konferensi pers di Beijing, China, Kamis (21/12), bahwa pembicaraan itu berlangsung pada Rabu (20/12) dan diadakan atas permintaan Filipina.
Hubungan China-Filipina dalam beberapa pekan terakhir menghangat setelah kapal-kapal China menembakkan meriam air ke tiga kapal Filipina untuk mengirimkan pasokan kepada para nelayan di Scarborough Shoal.
Selain itu, tabrakan terjadi antara kapal Filipina dan China di Second Thomas Shoal, tempat sejumlah tentara Filipina ditempatkan di kapal perang BRP Sierra Madre sebagai "markas terapung" sejak 1999 bagi penjaga pantai Filipina walaupun sudah diprotes China.
Insiden itu terjadi di sekitar pulau karang yang disebut "Ren'ai Jiao" oleh China dan disebut "Beting Ayungin" oleh Filipina.
Pulau tersebut merupakan bagian dari Kepulauan Spratly, kepulauan besar yang diklaim oleh China dan beberapa negara Asia lain di Laut China Selatan.
"Menlu Wang Yi mengatakan hubungan China-Filipina menghadapi kesulitan serius dan akar permasalahannya terletak pada perubahan kebijakan dan posisi Filipina, penolakan untuk menghormati komitmennya dan provokasi berulang-ulang yang merugikan China," kata Wang.
Wang mengakui hubungan bilateral China-Filipina kini berada di persimpangan jalan.
"Ke mana perginya tergantung pada pilihan apa yang akan diambil. Filipina harus sangat berhati-hati dalam hal ini," ujarnya.
Menurut jubir, posisi China menyangkut sengketa maritim selalu konsisten dan jelas tanpa perubahan apa pun.
"Komitmen kami untuk menangani perselisihan melalui dialog dan konsultasi tidak berubah. Kesediaan kami untuk bekerja sama dengan Filipina untuk menerapkan kesepakatan bersama yang telah dicapai sebelumnya tidak berubah," katanya.
Kebijakan China dalam bekerja sama dengan Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, menurut Wang, tidak berubah.
"Kami berharap Filipina akan mengambil keputusan secara rasional, mengikuti cara yang efektif agar negara bertetangga dapat rukun satu sama lain dan bekerja sama dengan China untuk menangani dan mengelola situasi di laut dengan baik," ujarnya.
Percakapan kedua menlu tersebut terjadi sehari setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan Manila harus mengubah pendekatannya di Laut China Selatan dalam menghadapi klaim tumpang tindih beberapa negara.
Marcos menolak pendekatan "konsultatif" terhadap China yang diambil oleh para pemimpin pendahulunya.
Marcos juga mengatakan Filipina akan mengupayakan lebih banyak perjanjian militer dengan negara-negara lain yang memungkinkan pelatihan bersama, seiring dengan upaya negara tersebut membangun hubungan pertahanan yang semakin kuat dengan Amerika Serikat dan Jepang.
Parlemen Filipina menyebut China tidak memilih dasar hukum untuk mengeklaim hak bersejarah atas sumber daya di wilayah laut yang termasuk dalam garis putus-putus "Nine-Dash Line".
"Sembilan garis putus-putus" itu merupakan wilayah historis Laut China Selatan seluas dua juta km persegi yang 90 persen di antaranya disebut China sebagai hak maritim historisnya.
Baca juga: Beijing: Kapal Filipina ciptakan ketegangan di Laut China Selatan
Baca juga: Filipina tuduh China menabrak, menembakkan meriam air ke kapal suplai
Presiden tekankan penghormatan atas hukum Internasional di Laut China Selatan
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2023
