"Satgas sampah ini sudah melibatkan banyak instansi, sebab darurat sampah bukan persoalan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) saja. Semua punya tugas tambahan ini di samping tupoksi masing-masing," kata Bambang di Bandung, Jumat.
Ketua Harian Satuan Tugas Darurat Sampah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan bahwa semua OPD telah ditugaskan untuk membantu penanganan masalah sampah sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
Dia mencontohkan, Dinas Pendidikan mendapat tugas tambahan untuk mewujudkan kawasan bebas sampah (KBS) di lingkungan sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Lalu di Dinas Kesehatan, kita sudah kumpulkan semua direktur rumah sakit (RS) Immanuel untuk sepakat siap mengolah sampah. Sampah di RS akan selesai di RS," kata Ema.
"Ini bukan berbicara kewenangan, tapi ini mengenai kewilayahan," katanya.
Ema juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, dalam upaya mengurangi dan menangani sampah pada masa darurat sampah di Kota Bandung.
"Di Pemkot Bandung sudah tidak ada lagi sampah yang dibawa ke luar. Di Taman Dewi Sartika ada proses kompos. Pupuknya dijadikan untuk pemeliharaan taman di Balai Kota," kata dia.
Guna mendukung upaya pengelolaan sampah ke depan, Pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan sistem pelaporan melalui aplikasi Bandung Waste Management (BWM).
"Ini mulai aktif 16 Oktober mendatang," kata Bambang.
Mengenai kemungkinan perpanjangan masa darurat sampah, dia mengemukakan bahwa kebijakan itu bisa saja dijalankan asal ada kajian ilmiah pendukungnya.
"Kita ingin mengambil sebuah kebijakan yang didukung oleh ilmiah," katanya.
Baca juga:
Pemkot Bandung perpanjang masa darurat sampah
Pemkot Bandung fokus tangani sampah pasar tradisional
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2023
