Sultan HB X dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Selasa, menjelaskan sekretariat tersebut akan menjadi wadah untuk memastikan pengelolaan warisan dunia itu sesuai tujuh rekomendasi UNESCO.
"Selain Pemda DIY yang bekerjasama dengan kabupaten maupun kota, juga harus ada asosiasi yang diwakili dari DIY, Kota Yogyakarta dan Bantul untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang ada di wilayah yang sudah ditentukan dalam keputusan UNESCO," kata Sri Sultan.
Sekretariat itu, kata dia, akan bertugas mengomunikasikan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi kepada UNESCO melalui Perwakilan Indonesia untuk UNESCO serta menyusun arah kebijakan dan strategi pengelolaan.
"Melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program/kegiatan, penganggaran Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi sesuai dokumen rencana pengelolaan," kata dia.
Sekretariat juga akan melaksanakan evaluasi dan perubahan dokumen rencana pengelolaan (management plan) serta melaporkan pelaksanaan pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi kepada Gubernur DIY sekurang-kurangnya sebulan sekali.
Sultan HB X meyakini Sumbu Fiosofi akan segera menarik kedatangan wisatawan asing ke DIY sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat.
"Kedatangan wisatawan bisa diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui geliat ekonomi," kata Raja Keraton Yogyakarta itu.
Baca juga: Pemda DIY: Jangan risau soal rekomendasi relokasi di Sumbu Filosofi
Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan struktur sistem pengelolaan dan koordinasi untuk Sumbu Filosofi terdiri dari perpaduan sistem tradisional Keraton Yogyakarta dan pemerintahan terkini.
Menurut dia, ada empat struktur pengelolaan dalam management plan, yaitu Sekretariat Bersama untuk level keputusan dan kebijakan, Pengelola situs Kawasan Sumbu Filosofi untuk level operasional, Kelompok Kerja Teknis Sumbu Filosofi level masyarakat, dan Sistem Tradisional yaitu Tata Rakiting Paprentahan dan Tata Rakiting Wewangunan oleh Kraton.
"Tujuan kita adalah mewujudkan kelestarian nilai-nilai keistimewaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah bentuknya berupa pengelolaan kawasan terpadu berbasis pemberdayaan budaya dan ekonomi masyarakat," kata Beny.
Pengelolaan Sumbu Filosofi, kata Beny, dilakukan oleh empat unsur yaitu Keraton, Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, dan Pemkab Bantul yang berfokus pada sektor perencanaan, sektor infrastruktur, sektor kebudayaan dan pariwisata, sektor ekonomi dan perdagangan, dan sektor ketentraman dan ketertiban umum.
Sebelumnya, UNESCO menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia pada Sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau WHC di Riyadh, Arab Saudi, Senin (18/9).
Sumbu Filosofi Yogyakarta yang dalam daftar Warisan Dunia UNESCO bertajuk lengkap "The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks" diakui sebagai warisan dunia, karena dinilai memiliki arti penting secara universal.
Konsep tata ruang yang dikenal sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta ini dicetuskan pertama kali oleh Raja Pertama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada abad ke-18.
Konsep tata ruang ini dibuat berdasarkan konsepsi Jawa dan berbentuk struktur jalan lurus yang membentang antara Panggung Krapyak di sebelah selatan, Kraton Yogyakarta dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara.
Baca juga: Dispar DIY siapkan paket wisata Sumbu Filosofi
Baca juga: Sultan tunggu rekomendasi UNESCO terkait pengelolaan Sumbu Filosofi
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
