Jakarta (ANTARA News) - Ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu menuntut sistem kerja alih daya (outsourcing) dihapuskan, selain juga mendesak dihentikannya obral asset BUMN.

"Seharusnya, tidak ada sistem kerja outsorcing dalam BUMN," kata Ketua Umum FSP BUMN Arief Poyuono dalam orasi memperingati Hari Buruh 1 Mei ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu.

Arief juga menegaskan BUMN tidak seharusnya diperjualbelikan karena itu aset negara. "Jangan karena kekurangan dana APBN, BUMN diobral," teriaknya.

Karyawan BUMN juga menuntut pengawasan yang ketat BUMN karena diduga banyak praktik korupsi di dalamnya yang dinilai Arif sampai sekarang tidak tersentuh hukum.

Massa menuntut realisasi anggaran jaminan sosial yang mulai diterapkan per 1 Januari 2014 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Demonstran juga menolak kenaikan BBM, upah murah, privatisasi, pungutan liar dan perda yang menyedot 30 persen biaya produksi.

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013