"Jadi, bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar," ujar Menaker Ida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kemnaker sosialisasi penerapan ergonomi bagi tenaga kerja UMKM
Baca juga: Federasi Buminu tolak pembukaan moratorium PMI ke Timur Tengah
Saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Menaker mengemukakan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.
Ia mengatakan bahwa UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.
"Jadi, kalau melihat data ini UMKM kita ini sumbangsihnya terhadap ekonomi nasional kita sangat besar. Bayangkan 97 persen tenaga kerja ini di dari UMKM kita," ucapnya.
Meski demikian, ia mengatakan UMKM masih memiliki sejumlah tantangan yang harus diupayakan agar terus tumbuh dengan baik, seperti akses keuangan, penggunaan teknologi, dan kemampuan pemasarannya masih rendah.
Untuk itu, ia mengapresiasi perusahaan yang telah mendukung berkembangnya UMKM dengan memberikan bantuan.
Baca juga: KSP: Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker sudah memadai kembangkan SDM RI
Ia berharap dukungan terhadap UMKM tersebut dapat menjadi motivasi bagi perusahaan lain agar memiliki perhatian yang sama kepada UMKM.
"Kita dorong perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang sama, yakni mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM," tuturnya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
