BKKBN: Layanan kesehatan reproduksi perlu jangkau disabilitas

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tenny C. Soriton menyatakan layanan kesehatan reproduksi (kespro) perlu lebih inklusif dan menjangkau penyandang disabilitas.

 

"Layanan kesehatan reproduksi (kespro) yang menjangkau remaja disabilitas termasuk para orang tua sangat dibutuhkan, salah satunya melalui edukasi dengan bahasa dan cara yang sangat sederhana, sehingga mereka benar-benar mengetahui privasi diri mereka, seperti bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain," kata Tenny dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

 

BKKBN Provinsi Sulteng menyelenggarakan edukasi kespro bagi remaja disabilitas yang dilaksanakan tahun ini dengan melibatkan Forum Generasi Berencana (Genre) Sulteng.

 

"Mereka bertindak sebagai fasilitator yang memberikan pembinaan kespro mengenai alat-alat reproduksi dan cara merawatnya, pornografi dan informasi pubertas seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki," tutur Tenny.

Baca juga: Kebersihan saat menstruasi kunci kesehatan reproduksi perempuan

 

Menurutnya, selama ini penyandang disabilitas masih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena adanya hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan.

 

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang tahun 2021 terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang dialami oleh 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan.

 

Dari data tersebut, jenis kekerasan yang paling tinggi jumlah korbannya adalah kekerasan seksual, yakni sebanyak 591 korban.

 

"Pembinaan kespro bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berbahaya lainnya, serta menyiapkan remaja menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab," kata dia.

 

Edukasi kespro ini diikuti oleh 34 peserta binaan, yakni 20 anak disabilitas dengan kondisi disabilitas intelektual, disabilitas fisik dan rungu wicara, enam anak dan remaja kelompok rentan, tujuh anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan satu orang dengan gangguan jiwa.

Baca juga: BKKBN: Perkawinan dini ancam anak kehilangan hak untuk tumbuh

 

"Memperhatikan isu kespro pada anak dan remaja disabilitas, perwakilan BKKBN Sulteng sejak tahun 2022 telah bekerja sama dengan dua lembaga yang bergerak dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas di Sulteng, yakni Sentra Nipotowe yang berlokasi di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan Sekolah Luar Biasa C Hosana Tentena Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso" tutur Tenny.

 

Menurutnya, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bisa menjadi salah satu solusi agar para penyandang disabilitas bisa mendapatkan layanan yang sama terkait kespro.

 

Sementara, tim kerja kesehatan reproduksi perwakilan BKKBN Sulteng dr. Rosalia S. Palinggi juga menanggapi bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kemandirian, termasuk kemampuan menjaga kespro.

 

"Pendidikan seksual mengenai bagian-bagian anggota tubuh, kegunaan, serta cara merawatnya yang masih sering dianggap tabu atau tidak sopan perlu menjadi bahan komunikasi di antara orang tua dan anak," kata Rosalia.

"Kondisi ini menjadi pengingat baik bagi pemerintah maupun masyarakat agar memberikan perhatian terhadap kespro melalui komunikasi yang interaktif, tidak hanya pada anak atau remaja yang memiliki kondisi kesehatan baik, tetapi juga yang berkebutuhan khusus," imbuhnya.

Baca juga: BKKBN: Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun alami kenaikan