Papua Barat bentuk satgas intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengintervensi program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan masalah gagal tumbuh anak atau stunting di seluruh wilayah provinsi setempat.

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Jumat, mengatakan satgas yang dibentuk akan dikerahkan di tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondama, dan Kaimana.

"Kita sudah bentuk satgas, tadi malam (Kamis, 1/6) kami sudah rapat," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK apresiasi penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat

Baca juga: Dinkes Papua Barat revitalisasi 1.052 Posyandu untuk tangani stunting

Selain pembentukan satgas, kata dia, pemerintah provinsi mengalokasikan dana sebesar Rp18 miliar untuk pelaksanaan intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting di tujuh kabupaten tersebut.

Oleh karena itu, satgas di setiap kabupaten harus berkolaborasi dengan satgas tingkat provinsi supaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting berjalan maksimal sesuai ekspektasi.

"Kami harap tim yang sudah dibentuk di kabupaten bisa bekerja sama dengan satgas provinsi," kata dia.

Ia menjelaskan pemerintah provinsi menargetkan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting sebesar 70 persen dari 2.659 anak stunting di seluruh Papua Barat.

Pemerintah juga berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem di Papua Barat. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022, yaitu sebesar 8,35 persen.

"Kita upayakan agar setiap tahun angka kemiskinan ekstrem bisa turun," kata Waterpauw.

Ia menuturkan program intervensi yang dilaksanakan di tujuh kabupaten, seperti pembangunan infrastruktur air bersih, kamar mandi dan toilet, pemberian makanan bergizi, dan bantuan sosial non-tunai.

Baca juga: Kemiskinan skstrem dan stunting prioritas di musrenbang Papua Barat

Baca juga: Kasus stunting di Papua Barat ditargetkan terus menurun

Namun, ketepatan pelaksanaan program intervensi dua masalah sosial tersebut memerlukan dukungan data yang akurat dari masing-masing pemerintah kabupaten.

"Kalau datanya tidak akurat, yang kita garap tidak berdampak signifikan," ucapnya.

Gubernur menerangkan jadwal pelaksanaan intervensi program di tujuh kabupaten dimulai dari Manokwari Selatan pada 7 Juni 2023, selanjutnya Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.

Satgas provinsi yang ditugaskan mengintervensi masalah kemiskinan ekstrem dan stunting dikoordinasi satu orang di setiap kabupaten.

"Sebenarnya mulai tanggal 5 2023, tapi bertepatan dengan pelepasan jamaah calon haji, sehingga ditunda," ujar Waterpauw.