Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina Teresita Daza menegaskan kembali seruan Manila agar China menghormati kedaulatan Filipina atas Laut China Selatan (LCS) seperti yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
"Saya ingin menekankan bahwa Filipina memiliki hak hukum untuk melakukan patroli maritim rutin di perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengerahan kapal BRP Malabrigo dan BRP Malapasqua ke LCS pada 18-24 April dilakukan dalam rangka misi patroli tersebut.
Penjaga Pantai Filipina pada Jumat melaporkan bahwa dua kapal Penjaga Pantai China (CCG) "mencegat" kapal mereka di sekitar Ayungin dengan melancarkan "taktik agresif" terhadap kapal patroli Malapascua dan Malabrigo pada 23 April lalu.
Kapal Penjaga Pantai China melakukan "manuver berbahaya" dengan mendekati kapal patroli Filipina Malapasqua dengan jarak 50 yard. Tim media dari Agence France-Presse yang saat itu berada di Malapasqua mengatakan bahwa manuver tersebut hampir berujung menjadi sebuah tabrakan.
Kemlu Filipina menyatakan bahwa manuver serupa oleh dua kapal patroli China itu juga terekam pada 19 April saat kapal patroli Filipina Malapasqua sedang berlayar menuju Beting Ayungin.
"Gangguan kapal-kapal China itu terhadap misi patroli rutin ini benar-benar menyalahi kebebasan navigasi, dan sejumlah insiden yang terdokumentasi juga melibatkan manuver yang sangat berbahaya yang pada dasarnya bertentangan dengan praktik navigasi standar," kata juru bicara itu.
"Kami sekali lagi menyerukan China agar menghormati kedaulatan Filipina di LCS seperti yang tercantum di UNCLOS, serta menahan diri untuk tidak melakukan segala aksi insiden yang tidak diinginkan," ia menambahkan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China mengklaim bahwa insiden tersebut disebabkan oleh Manila yang melakukan "aksi terencana dan provokatif kapal Filipina untuk secara paksa memasuki perairan Ayungin di saat terdapat jurnalis sedang menumpang."
Di sisi lain, AFP mengutip seorang juru bicara Kemlu China yang mengatakan pada Jumat bahwa tindakan yang dituduhkan tersebut bertujuan untuk "dengan sengaja mencari kesalahan dan mengambil kesempatan untuk membesar-besarkan masalah tersebut."
Daza mengatakan bahwa patroli rutin di perairan Filipina "tidaklah direncanakan maupun provokatif."
"Ini adalah hak hukum yang kami gunakan dan akan terus kami lanjutkan," katanya.
China menggunakan saluran komunikasi untuk isu maritim yang baru dibangun dan melaporkan insiden tersebut pada hari yang sama dengan kejadian.
Laporan tersebut dibuat oleh seorang pejabat dari Kemlu China pada 23 April, tepatnya pukul 17.56 waktu setempat.
"Pihak kami memberitahukan China bahwa apa yang kami lakukan adalah sebuah patroli rutin dan kami berhak melakukannya," kata Daza menegaskan.
Penjaga Pantai Filipina juga melaporkan bahwa kapal mereka berpapasan dengan kapal milik Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) bernomor 549 di tujuh mil laut dari Pulau Pag-asa.
Kapal China tersebut mempertanyakan kehadiran kapal Penjaga Pantai Filipina melalui radio pada 21 April dan meminta pihak Filipina tersebut untuk pergi seraya mengancam bahwa keberadaan ketidakpatuhan dapat "menyebabkan masalah".
Pulau Pag-asa terletak di Provinsi Palawan, sedangkan Beting Ayungin terletak 105 mil dari Palawan dan berada di dalam ZEE.
Di bawah UNCLOS, sebuah negara pantai memiliki "hak berdaulat" untuk mengeksplorasi dan menggunakan sumber daya yang berada di ZEE-nya.
Perkembangan terkini terkait isu LCS di Filipina mengemuka setelah Menteri Luar Negeri China Qin Gang melakukan kunjungan ke Manila pada 22-24 April dan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr.
Sumber: PNA-OANA
Baca juga: China protes Filipina setelah kapal nyaris tabrakan
Baca juga: Filipina, China berkomitmen selesaikan masalah Laut China Selatan
Baca juga: Dubes: Filipina mungkin bahas Taiwan dengan AS dalam agenda dagang
Penerjemah: Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2023
