Dorongan itu muncul saat revolusi AI, termasuk chatbot-chatbot seperti ChatGPT, menimbulkan berbagai masalah, seperti pengumpulan data pribadi secara tidak sah dan dampaknya terhadap lingkungan pendidikan.
Chatbot adalah program yang dirancang dengan AI agar komputer dapat meniru percakapan manusia melalui pesan teks atau suara.
Matsumoto menekankan pentingnya upaya multilateral untuk memajukan dan mengatur program kecerdasan buatan.
Dalam konferensi pers dia mengatakan bahwa Jepang "ingin memimpin diskusi (tentang AI) sehingga analisis dan verifikasinya dapat dilanjutkan di bawah kerangka kerja internasional."
Pekan lalu, Otoritas Pelindungan Data Italia melarang sementara penggunaan ChatGPT karena perusahaan pengembangnya, OpenAI, diduga mengumpulkan data pribadi para pengguna dalam jumlah besar secara ilegal.
Sementara itu, pejabat Jepang pada Kamis mengatakan bahwa kementerian pendidikan negara itu akan merumuskan pedoman penggunaan ChatGPT dan chatbot AI lainnya di sekolah pada Maret tahun depan karena khawatir dengan dampaknya terhadap kemampuan menulis dan berpikir siswa-siswa Jepang.
"Saya sadar bahwa kemajuan AI yang pesat dan penggunaannya yang semakin meningkat telah menimbulkan masalah, seperti potensi dampak sosialnya jika disalahgunakan dan masalah pengumpulan data pribadi," kata Matsumoto.
Pada konferensi pers terpisah, Menteri Digital Jepang Taro Kono mengatakan dia berharap "G7 akan mengirimkan pesan terpadu" tentang risiko penggunaan kecerdasan buatan.
Pertemuan para menteri digital dan teknologi G7 akan diadakan di Takasaki, Prefektur Gunma, selama dua hari mulai 29 April.
Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Microsoft luncukan AI image generator di Edge
Baca juga: Pembuat ChatGPT akan ajukan solusi terkait larangan di Italia
Baca juga: Jepang akan buat pedoman penggunaan chatbot AI di sekolah
Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
