Kepala BSKDN ajak jajaran dorong pemerintah daerah laporkan inovasi

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengajak jajarannya untuk mendekati pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong mereka melaporkan inovasi di daerah.

"Masih terdapat sekitar 31 daerah yang tidak melaporkan inovasi. Pada  tahun 2023 di awal-awal ini, ayo kita dekati daerah-daerah tersebut sehingga proporsi daerah yang melaporkan inovasi tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022," ujar Yusharto sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Data tersebut diperoleh Yusharto berdasarkan penyelenggaraan "Innovative Government Award" (IGA) Tahun 2022 sebagai ajang penghargaan kepada daerah inovatif yang diinisiasi pemerintah pusat melalui BSKDN.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberi arahan dalam acara penajaman program dan kegiatan di lingkungan BSKDN di Aula BSKDN, Jakarta, Senin.

Baca juga: Kepala BSKDN motivasi pemda untuk tingkatkan inovasi daerah
Baca juga: Kepala BSKDN minta daerah perbaiki inovasi pelayanan publik

Yusharto mengatakan jumlah inovasi yang terlapor oleh pemerintah daerah pada tahun 2023  ditargetkan dapat mencapai 30.000 inovasi.

Ia mengimbau jajaran BSKDN agar mengapresiasi pemerintah daerah yang melaporkan inovasinya kepada BSKDN pertama kali. Menurutnya, apresiasi tersebut akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk berlomba-lomba melaporkan inovasinya terlebih dahulu.

"Mari kita tantang bersama, terutama bagi daerah otonom baru di Papua (untuk melaporkan inovasinya). Kalau bisa, menjadi daerah yang pertama kali melaporkan inovasinya pada tahun 2023," kata dia.

Yusharto menyampaikan untuk mendorong peningkatan jumlah inovasi daerah BSKDN tengah melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak. Salah satunya, pengembangan Jejaring Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kerja sama tersebut, lanjutnya, memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat saling berbagai informasi mengenai inovasi pelayanan publik.