"Tadi ada 44 usulan warga di wilayah Kelurahan Pekayon, dari jumlah itu merupakan usulan pembangunan fisik saja, tetapi usulan non fisik tidak ada," kata Wakil Wali Kota Hendra Hidayat saat membuka kegiatan Musrenbang di Kelurahan Pekayon, Jakarta Timur, Selasa.
Dia pun mengingatkan pentingnya usulan non fisik karena bisa membantu warga dalam bidang ekonomi. "Saya harapkan warga juga memperhatikan usulan non fisik karena sama pentingnya," kata Hendra.
Dia menjelaskan usulan pembangunan non fisik dapat meningkatkan kemampuan warga dalam rangka mengurangi pengangguran. Selain itu dapat meningkatkan ekonomi warga masyarakat di Jakarta Timur.
"Kegiatan musrenbang ini merupakan kegiatan yang mengakomodir seluruh aspirasi warga, yang merupakan usulan prioritas di wilayah Jakarta Timur," katanya.katanya dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga: Pemkot Jakbar tampung usulan perbaikan jalan di Kebon Jeruk
Musrenbang di sejumlah kelurahan di wilayah Administrasi Jakarta Timur umumnya mengusulkan pembangunan fisik. Hal juga tergambar dalam musrenbang Kelurahan
Pekayon (Kecamatan Pasar Rebo) dan Kelurahan Pondok Kelapa (Kecamatan Duren Sawit).
Dalam musrenbang yang digelar di Kelurahan Pekayon terdapat 44 usulan yang seluruhnya merupakan usulan fisik.
Dari 44 usulan tersebut total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 68.338.722.609.
Lurah Pekayon, Mesrarianita menyebutkan, terdapat 33 usulan fisik dengan anggaran Rp67.938.736.209 dan usulan barang 11 dengan anggaran Rp 399.986.400.
Usulan itu dari Suku Dinas (Sudin)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 12 usulan, Sudin Bina Marga (11) dan Sudin Sumber Daya Air (10).
Baca juga: Wali Kota Jakpus harapkan warga aktif usulkan kegiatan di musrenbang
Untuk usulan non fisik bisa pengajuan langsung dan pihaknya akan mengakomodir warga yang akan mengikuti pelatihan. "Diharapkan dari kegiatan musrenbang ini, Kelurahan Pekayon menjadi lebih baik," kata Mesrarianita.
Sedangkan dalam musrenbang Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, terdapat 73 usulan masyarakat dengan jumlah anggaran mencapai Rp64.122.790.436.
Dari 73 usulan itu, 58 di antaranya usulan fisik (Rp63.820.989.227), 4 usulan non fisik (Rp 82.977.209) dan 11 usulan barang (Rp218.824.000).
Untuk musrenbang di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan terdapat 47 usulan dengan jumlah anggaran mencapai Rp50 miliar dari 10 RW.
"Alhamdulillah kita rampungkan Sidang Kelompok Musrenbang Kelurahan Tengah. Dari hasil ini terdapat 11 yang tidak diakomodir, 3 ditolak dan 1 survei ulang," katanya.
Baca juga: 57 persen usulan Musrenbang Pademangan Barat diteruskan ke tingkat kecamatan
Artinya usulan warga dilihat dari sisi prioritas kebutuhan. "Adanya penolakan ini kita akan berikan ulasan mengenai teknis dari permasalahan," kata Eka.
Diharapkan, melalui Musrenbang 2023, usulan yang diakomodir dapat direalisasikan sehingga permasalahan kewilayahan dapat terselesaikan.
"Intinya kita inginkan kebutuhan dapat terakomodasi secara baik, sesuai harapan kita bersama 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'," ujarnya.
Hasil Musrenbang nantinya disusun menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024. Di antaranya mencakup program unggulan dan yang akan diprioritaskan serta menjadi usulan kegiatan di tahun 2024.
Dalam musrenbang yang digelar di Kelurahan Pekayon terdapat 44 usulan yang seluruhnya merupakan usulan fisik.
Dari 44 usulan tersebut total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 68.338.722.609.
Lurah Pekayon, Mesrarianita menyebutkan, terdapat 33 usulan fisik dengan anggaran Rp67.938.736.209 dan usulan barang 11 dengan anggaran Rp 399.986.400.
Usulan itu dari Suku Dinas (Sudin)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 12 usulan, Sudin Bina Marga (11) dan Sudin Sumber Daya Air (10).
Baca juga: Wali Kota Jakpus harapkan warga aktif usulkan kegiatan di musrenbang
Untuk usulan non fisik bisa pengajuan langsung dan pihaknya akan mengakomodir warga yang akan mengikuti pelatihan. "Diharapkan dari kegiatan musrenbang ini, Kelurahan Pekayon menjadi lebih baik," kata Mesrarianita.
Sedangkan dalam musrenbang Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, terdapat 73 usulan masyarakat dengan jumlah anggaran mencapai Rp64.122.790.436.
Dari 73 usulan itu, 58 di antaranya usulan fisik (Rp63.820.989.227), 4 usulan non fisik (Rp 82.977.209) dan 11 usulan barang (Rp218.824.000).
Untuk musrenbang di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan terdapat 47 usulan dengan jumlah anggaran mencapai Rp50 miliar dari 10 RW.
"Alhamdulillah kita rampungkan Sidang Kelompok Musrenbang Kelurahan Tengah. Dari hasil ini terdapat 11 yang tidak diakomodir, 3 ditolak dan 1 survei ulang," katanya.
Baca juga: 57 persen usulan Musrenbang Pademangan Barat diteruskan ke tingkat kecamatan
Artinya usulan warga dilihat dari sisi prioritas kebutuhan. "Adanya penolakan ini kita akan berikan ulasan mengenai teknis dari permasalahan," kata Eka.
Diharapkan, melalui Musrenbang 2023, usulan yang diakomodir dapat direalisasikan sehingga permasalahan kewilayahan dapat terselesaikan.
"Intinya kita inginkan kebutuhan dapat terakomodasi secara baik, sesuai harapan kita bersama 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'," ujarnya.
Hasil Musrenbang nantinya disusun menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024. Di antaranya mencakup program unggulan dan yang akan diprioritaskan serta menjadi usulan kegiatan di tahun 2024.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
