Namun pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara-cara yang humanis.Pemerintah bersama aparat keamanan, melakukan pendekatan yang humanis dengan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam setiap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan demikian, masyarakat Papua dapat melihat secara nyata, peluang peningkatan taraf kehidupannya, termasuk kemajuan daerahnya.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menyampaikan upaya menjaga keamanan di Papua memerlukan perhatian dari seluruh pihak terkait.
Pemerintah tetap memilih menerapkan pendekatan humanis berbasis teritorial dalam menjaga keamanan di Tanah Papua, seraya terus melakukan penyadaran kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari NKRI, dan tetap tegas memberikan sanksi bila ada pelanggaran hukum, terutama terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan pendekatan humanis akan menjadi cara TNI menegakkan keamanan di Papua. Tapi TNI akan tetap bertindak tegas terhadap pelanggaran yang menyangkut kedaulatan NKRI di Papua.
Yudo juga menyampaikan saat ini TNI lebih menonjolkan operasi teritorial di Papua, bukan operasi militer. Operasi teritorial merupakan operasi yang dilakukan TNI dengan tujuan utama merangkul masyarakat.
Langkah ini tentu sangat baik. Sebab melalui operasi teritorial, TNI terjun langsung di tengah masyarakat dengan membantu kegiatan masyarakat sehari-hari, misalnya dengan membangun infrastruktur rumah serta jalan dan jembatan, membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan, hingga membantu menyediakan transportasi bagi masyarakat di Papua dengan kendaraan milik TNI.
Langkah semacam ini akan meningkatkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena TNI merupakan cerminan NKRI.
Laksamana Yudo juga berjanji untuk memastikan tidak ada prajuritnya yang bertindak arogan maupun menyakiti masyarakat.
DOB Papua
Saat ini Tanah Papua telah memiliki empat daerah otonomi baru (DOB) tambahan yang merupakan hasil pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat.
Saat ini terdapat enam provinsi di Tanah Papua, yaitu Papua dengan Ibu Kota Jayapura, Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari, Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke, Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Jayawijaya, dan Papua Barat dengan Ibu Kota Sorong.
Pemekaran wilayah dapat turut meningkatkan keamanan di Papua. Sebagaimana disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dengan pemekaran maka pembangunan di Papua akan semakin cepat dan kesejahteraan masyarakat Papua diharapkan akan meningkat. Pada gilirannya hal tersebut diharapkan akan dapat mendorong peningkatan keamanan di wilayah tersebut.
Wakil Presiden juga menegaskan meski telah mengalami pemekaran namun Papua tetaplah satu dan tidak terpecah-pecah. Ia meminta agar pengembangan infrastruktur wilayah Papua dapat segera dipersiapkan. Wakil Presiden pun memberi arahan kepada Panglima TNI untuk memastikan anggotanya menjalankan langkah-langkah humanis di sana.
Sedangkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Wapres berpesan agar pengamanan Papua juga dilakukan di wilayah laut, untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dari pencurian ikan.
Langkah Polri
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan keamanan di Papua. Polri telah membuka rekrutmen personel untuk mengisi kebutuhan aparat di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri tengah mengembangkan polda baru di wilayah DOB. Untuk menyesuaikan kebutuhan pembentukan polda baru di wilayah DOB, pihaknya akan melakukan rekrutmen untuk menambah jumlah personel dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat setempat.
Dengan adanya penambahan tersebut, Sigit menyatakan bahwa hal itu dapat dijadikan kesempatan maupun ruang bagi seluruh personel kepolisian, khususnya orang asli Papua untuk mendapatkan posisi strategis.
Artinya orang asli Papua akan dilibatkan dalam menjaga keamanan di wilayahnya. Hal juga menjadi salah satu cara humanis dalam upaya meningkatkan keamanan di Papua.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sendiri menegaskan TNI-Polri akan terus bersinergi menjaga dan mempertahankan kedaulatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan TNI-Polri bersinergi, kata Yudo, semua program pembangunan maupun kebijakan di wilayah DOB akan berjalan dengan lancar sehingga program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua dapat terlaksana dengan aman dan kondusif.
Peningkatan SDM Papua
Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang cukup krusial dalam memastikan keamanan di Tanah Papua. Pemerintah dan aparat keamanan tidak bisa bekerja sendirian dalam memastikan keamanan suatu wilayah.
Diperlukan kesadaran dari masyarakat setempat untuk bisa bekerja sama menjaga situasi tetap kondusif, dan kesadaran masyarakat itu seringkali berjalan bergantung juga dengan akses pendidikan.
Oleh karena itu Pemerintah harus serius memastikan masyarakat Papua memperoleh pendidikan yang baik. Caranya, tidak hanya menyediakan tenaga pendidik saja, melainkan juga membuka mata masyarakat di Papua akan pentingnya pendidikan akademik.
Sebab, tidak menutup kemungkinan masih ada sebagian keluarga di Papua khususnya di pedalaman yang kurang menganggap penting pendidikan akademik.
Selain pendidikan, peningkatan sumber daya manusia juga ditopang oleh sarana dan prasarana kesehatan serta pemenuhan gizi yang baik pula.
Upaya meningkatkan sumber daya manusia di Papua tidak akan semudah membalik telapak tangan. Diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan lintas semua elemen bangsa.
Diharapkan dengan SDM berkualitas, pendekatan keamanan nan humanis , keamanan di Tanah Papua akan semakin membaik, dan kesejahteraan pun meningkat.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2023
