"Kami mengajukan permohonan lahan pembangunan base ops dan apron di Lanud RHF kepada Gubernur Kepri," kata Danlanud usai rapat bersama Gubernur Kepri dan jajaran di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa.
Danlanud RHF menargetkan pembangunan itu dapat dimulai sekitar Oktober 2023. Ia memaparkan sarana dan prasarana base ops yang ideal hendaknya memiliki apron untuk menampung pesawat angkut dan tempur, shelter/hanggar pesawat, ATC tower sendiri, fasilitas meteorologi, VIP room untuk pejabat, ruang briefing crew, serta crew room.
Selain itu, juga dilengkapi kendaraan pemadam kebakaran dan hanggarnya, ruang siaga kesehatan, ruang kerja staf Dukopsbang, ruang pendaftaran dan tunggu Dinas Angkutan Angkatan Udara (DAAU), ruang pemeriksaan x-ray, fasilitas tempat ibadah dan MCK yang layak.
"Kemudian, tanggul penahan gas buang saat pesawat run up setelah pemeliharaan, ruang alkat, arming/de-arming area untuk pesawat tempur, dan gudang barang masuk/keluar," paparnya.
Ia juga memaparkan model base ops yang ideal antara lain Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma (Jakarta), Lanud Adi Sutjipto (Yogyakarta), Lanud Abd Saleh (Malang), Lanud Sultan Hasanuddin (Makassar), Lanud Supadio (Pontianak) dan Lanud Roesmin Nurjadin (Pekanbaru)
"Untuk itu kami mohon arahan dan bantuan dari Pak Gubernur terkait pengembangan base ops dan apron ini," ujar Kolonel Arief.
Sementara, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa pengembangan fasilitas Lanud RHF menjadi penting karena saat ini fasilitas tersebut masih menempati bagian kecil dari ruangan yang dipinjamkan PT Angkasa Pura, selaku pengelola Bandara RHF Tanjungpinang.
Menurut Ansar Danlanud sudah lama mengusulkan pengembangan base ops dan apron Lanud RHF, namun selama ini tidak bisa dikembangkan dan dibangun akibat persoalan aset.
"Alhamdulillah dari komunikasi terakhir, saat ini kita dengarkan apa yang bisa kita dukung dan bantu dalam percepatan penyediaan fasilitas penting ini,” ujar Ansar.
Ansar mengatakan pengembangan fasilitas Lanud RHF juga penting untuk mendukung pengamanan wilayah kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia.
Ia menyarankan pengembangan fasilitas itu harus dikerjakan selangkah demi selangkah. Menurutnya tim dari Pemprov Kepri, Pemkot Tanjungpinang, BPN dan Lanud RHF sendiri turun ke lapangan.
"Pelajari lahan, inventarisir pemilik, posisi dan status, dan perkirakan dahulu berapa anggaran pembebasan lahan," ujar Ansar.
Mantan Legislator DPR RI itu juga mengutarakan jika pembebasan lahan telah selesai, maka tahun 2024 sudah bisa dilaksanakan cut and fill.
"Kemudian supaya ini cepat, surati pemkot dan pemprov untuk berbagi anggaran," ujar Ansar.
Pewarta: Ogen
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
