Jakarta (ANTARA) - Komisi A DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) membentuk relawan pemadam di 398 Rukun Warga (RW) untuk meminimalkan kebakaran.

"Dengan adanya relawan pemadam kebakaran, dapat meminimalisir korban jiwa dan kerugian harta benda yang dialami korban kebakaran, karena ada harapan waktu respon penanganan kebakaran makin meningkat," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono di Jakarta, Rabu.

Tidak hanya itu, kata Mujiyono, rencana ini juga memudahkan pemerintah daerah dalam mendistribusikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada RW rawan kebakaran.

Menurut dia, pemberian APAR kepada RT/RW selalu terbentur mekanisme hibah sehingga dengan dibentuknya relawan damkar, maka APAR yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ini dapat dipinjamkan kepada relawan.

"Selama ini kalau ingin menyerahkan APAR ke RT/RW terbentur mekanisme hibah. Dengan adanya relawan, maka Pemprov DKI bisa meminjamkan asetnya di tingkat RT/RW kepada relawannya sendiri sehingga lebih efektif," ujarnya.

Baca juga: DKI bentuk relawan damkar hingga tingkat RT dan RW

Kemudian, untuk mempermudah pengawasan penggunaan APAR yang diberikan kepada relawan damkar, menurut Mujiyono, harus didukung pembuatan aplikasi.

Karena itu, ia mendukung pembuatan aplikasi agar bisa mengawasi kelayakan APAR dengan mudah. Sebelumnya, kelayakan APAR hanya diawasi melalui selembar kertas kerja saja.

Dengan adanya sistem digital ini bisa diketahui APAR yang telah didistribusikan dan yang sudah rusak atau sudah habis. "Supaya lebih efektif. Karenanya untuk aplikasi ini pastinya kami mendukung," kata Mujiyono.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi
telah berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) selama satu tahun ini untuk menggodok kajian pembentukan sebanyak 4.536 relawan pemadam kebakaran yang akan disebarkan di 398 RW rawan kebakaran.

Satriadi menjelaskan, pembentukan relawan damkar ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

"Di satu RT yang termasuk daerah rawan kebakaran kita sediakan dua relawan dan dua APAR. Sesuai kajian UI, jadi 'maping'-nya sesuai kajian," katanya.

Baca juga: KPK gandeng Damkar DKI lakukan simulasi penanggulangan kebakaran

Pihaknya punya variabel untuk menentukan daerah itu prioritas atau tidak, seperti jauh dari masyarakat, padat dan jalan sempit. "Itu termasuk variabel daerah rawan kebakaran," kata Satriadi.

Ia menjelaskan, nantinya ribuan relawan ini dilatih untuk menggunakan APAR sebagai langkah awal pertolongan jika terjadi kebakaran di wilayahnya. Mereka juga diharapkan mampu memberikan penyuluhan mitigasi bencana kebakaran kepada warganya.

Hal ini dilakukan karena masalah kebakaran tidak mungkin ditangani pemprov sendiri, melainkan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bencana tersebut.

"Tidak mungkin kebakaran diselesaikan oleh pemerintah sendiri, ini perlu keterlibatan masyarakat juga," kata Satriadi.

Baca juga: Gulkarmat DKI tambah 20 unit damkar

Selain itu, Satriadi juga menyatakan siap membuat aplikasi untuk mengawasinkeaktifan para relawan serta pengawasan dan kelayakan ribuan APAR yang tersebar di lima wilayah. Hal itu mengingat anggaran untuk alat ini tidak sedikit, yakni sebesar Rp11,8 miliar.

Alokasi anggaran APAR untuk 623 relawan di Jakarta Pusat sebesar Rp1,6 miliar, 424 relawan di Jakarta Utara sebesar Rp1,1 miliar dan 1.002 relawan di Jakarta Barat Rp2,7 miliar.

Sedangkan untuk 864 relawan di Jakarta Selatan Rp2,2 miliar dan 1.623 relawan di Jakarta Timur Rp4,2 miliar.

Dengan adanya aplikasi, relawan bisa melaporkan (APAR) rusak atau kosong agar bisa langsung kita isi. Jadi ketahanan wilayahnya terkait bencana kebakaran akan termonitor terus.

"Kita menjamin bahwa alat yang kita berikan siap siaga. Jangan sampai nanti mereka butuh pengisian APAR tapi susah," kata Satriadi.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022