penanganan secara parsial telah dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam AcehBanda Aceh (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan akan melakukan perencanaan lebih komprehensif untuk mengatasi konflik satwa dengan manusia di Provinsi Aceh.
“Saat ini penanganan secara parsial telah dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh namun itu belum cukup,” kata Siti Nurbaya di Banda Aceh, Rabu, usai menggelar pertemuan dengan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki di Meuligoe Gubernur, Banda Aceh.
Ia menjelaskan Aceh memiliki ekosistem hebat yang tidak dimiliki daerah lain dan dunia seperti harimau, gajah, orangutan dan badak.
Menurut dia, konflik gajah dengan manusia yang terjadi di Aceh khususnya menandakan ada persoalan sehingga akan dilakukan penanganan secara menyeluruh.
"Kemungkinan terbesar fragmentasi habitat wilayah jelajah satwa, mungkin izin masa lalu atau kekurangan makan atau perilaku gajah," katanya.
Baca juga: BKSDA Bengkulu Perluas Lahan Pakan Gajah Liar
Baca juga: Konservasionis: Fungsi hutan berubah, berdampak pakan gajah terbatas
Kementerian LHK bersama anggota DPR dan DPD asal Aceh termasuk Pj Gubernur Aceh akan melakukan perencanaan yang komprehensif dan road map-nya termasuk wilayah zonasi dan demplot pangan untuk gajah.
“Demplot itu nantinya akan ditanam apakah jagung atau pangan lainnya,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir diantaranya Anggota DPR asal Aceh, T A Khalid, anggota DPD asal Aceh, Abdullah Puteh, Pj Bupati Aceh Jaya, Nurdin dan Pj Wali Kota Langsa, Said Mahdum Majid serta pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh serta pejabat di lingkungan LHK.
Baca juga: Balai TN Tesso Nilo-BBKSDA Riau berupaya setop konflik gajah-manusia
Baca juga: BKSDA: Konflik gajah-manusia hampir setiap hari terjadi di Aceh
Baca juga: BKSDA Aceh turunkan tim untuk atasi gangguan gajah liar di Pidie
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
