"KPK akan kembali menggelar 'executive briefing' bagi para penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Agung (MA) hari ini, Senin, 22 Agustus 2022 bertempat di Gedung Merah Putih KPK," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin.
Ketua MA Syarifuddin, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Sunarto, Sekretaris MA Hasbi Hasan, dan jajaran eselon I lainnya meliputi tiga direktur jenderal, dua kepala badan di lingkungan MA, dan panitera MA beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung.
"Pembekalan antikorupsi akan disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK," kata Ipi.
Ia mengatakan dalam upaya pencegahan korupsi, MA dan KPK telah bekerja sama dalam sejumlah program dan kajian yang dilakukan oleh KPK, salah satunya kajian tentang manajemen dan penanganan perkara di MA pada tahun 2021.
"Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko korupsi dalam sistem manajemen perkara serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah korupsi dalam sistem tersebut," katanya.
Kajian tersebut diselenggarakan dengan bekerja sama kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan audit tujuan tertentu (ATT) yang dilakukan pada tingkat pusat, yaitu di MA maupun di tingkat daerah pada 34 pengadilan tingkat pertama dan banding di 15 provinsi.
Selain itu, lanjut Ipi, MA juga menjadi salah satu institusi peserta survei penilaian integritas (SPI) 2021. Dalam survei tersebut, KPK memetakan risiko dan potensi korupsi serta mengukur efektifitas upaya pencegahan korupsi di instansi yang meliputi total 640 peserta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Berdasarkan hasil SPI 2021 yang merangkum dari tiga kelompok responden internal, eksternal dan eksper, MA meraih skor 82,72. Masih terdapat tujuh titik rawan korupsi di MA. Beberapa di antaranya terkait risiko penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, keberadaan pungutan liar, dan terkait kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa," ungkap Ipi.
Dari hasil SPI tersebut, KPK juga telah memberikan rekomendasi dan bersama-sama MA menyusun rencana aksi perbaikan yang implementasinya dimonitor oleh KPK.
PAKU Integritas meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembekalan antikorupsi (executive briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat pembangunan integritas bagi para penyelenggara negara.
Dalam kegiatan "executive briefing", peserta akan mendapat pembekalan antikorupsi serta dialog terkait upaya inisiatif strategis, capaian, tantangan, dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi serta upaya pembangunan budaya integritas di kementerian/lembaga.
"Selain itu, pada sesi dialog antara KPK dan pasangan penyelenggara negara bertujuan untuk menggali dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman antikorupsi berbasis keluarga.
Sementara, untuk kegiatan diklat pembangunan integritas diberikan khusus kepada pejabat struktural eselon satu kementerian/lembaga," ucap Ipi.
Baca juga: KPK selenggarakan PAKU Integritas kepada Mendagri dan jajarannya
Baca juga: KPK beri penguatan integritas kepada pejabat KPU, Bawaslu, dan DKPP
Baca juga: KPK beri pembekalan antikorupsi "executive briefing" di Kemenperin
Baca juga: KPK ingatkan KLHK pastikan tak ada suap pemberian izin lingkungan
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
