Dalam pembangunannya, upaya implementasi yang dilakukan nanti dapat dilihat dari fasilitas konektivitas yang melindungi habitat satwa, penghijauan di jalan nasional, penggunaan tenaga surya, efisiensi energi pada bangunan, dan modernisasi tempat pembuangan akhir (TPA) dengan menggunakan teknologi flaring.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur dimulai pada 2022, dengan proses pemindahan melalui berbagai tahapan meliputi pembangunan infrastruktur dan bangunan inti dalam skala penuh hingga membangun ekosistem.
Bangunan inti yang dimaksud tersebut meliputi Istana dan kantor Presiden, kantor Wakil Presiden, kantor DPR/MPR, kantor Mahkamah Agung, hingga kantor kementerian dan perumahan ASN.
Pada awalnya, pemindahan ibu kota ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya alasan ekonomi untuk mendorong pemerataan di luar wilayah Jawa.
Tenaga Ahli Utama KSP Rwanda Wandy mengatakan gagasan dalam perpindahan IKN ini untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar pulau Jawa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Data BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat kontribusi ekonomi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) masih didominasi Jawa hingga 59 persen, diikuti Sumatera 21,31 persen, Kalimantan 8,05 persen, Sulawesi 6,33 persen, dan Papua 2,24 persen.
Situasi ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Kondisi ini juga kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi, dikarenakan pembangunan hanya terfokus di Jakarta dan Pulau Jawa.
Menurut Rwanda, keputusan pemindahan IKN ini untuk mengurangi beban Jawa agar tidak dominan terhadap PDB nasional atau Jawa sentris, sehingga pembangunan ini menciptakan episentrum baru di Kalimantan serta pulau-pulau lainnya.
Secara geografis perpindahan IKN ke Kalimantan TImur, yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, bisa mendekatkan ibu kota dengan pulau-pulau lain, sehingga akses akan lebih mudah untuk mendorong perdagangan antar wilayah.
Selain mengatasi ketimpangan ekonomi, IKN ini juga merupakan komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global.
Untuk itu, konsep smart forest city menjadi pilihan, yaitu kota masa depan yang berkelanjutan memprioritaskan green economy atau ekonomi hijau, sebagai pemulihan lingkungan hidup.
Menurut Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Baca juga: Airlangga ajak perusahaan Jepang kembangkan "smart city" di IKN
Ekonomi hijau
Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida atau polusi terhadap lingkungan, serta hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.
Perbedaan ekonomi hijau dibanding gagasan ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya dengan biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset.
Oleh karena itu, IKN akan menjadi showcase atau etalase kota modern yang berkelanjutan dan menjadi percontohan untuk kota-kota lain, sehingga nanti lebih mudah menarik banyak investor yang masuk ke IKN nusantara.
Bappenas mencatat saat ini terdapat sebaran sektor Industri dan ekonomi di sekitar IKN dan Kalimantan Timur yang terdiri dari beberapa wilayah antara lain Balikpapan, Samarinda, Kawasan Industri Muara Jawa, dan wilayah Timur lainnya.
Samarinda sebagai jantung pusat sejarah Kalimantan dengan sektor energi yang diremajakan, Balikpapan sebagai otot simpul migas dan logistik Kalimantan Timur dan IKN sebagai syaraf inti pemerintahan dan inovasi hijau, serta pertanian hulu dan wisata alam menjadi paru-paru.
Dengan demikian, dampak ekonomi dari perpindahan IKN tersebut bisa mendorong ekonomi melalui investasi infrastruktur, perdagangan antara wilayah, mendorong output sektor lain, dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, IKN juga menjadi superhub ekonomi untuk Indonesia dan dunia, yaitu membantu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi dan perkembangan teknologi.
Kondisi ini akan mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inkusif melalui strategi tiga kota, dengan jadi pergerakan ekonomi bagi Kalimantan Timur dan pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia dan seluruh Indonesia.
Dalam pembangunan awal, peletakan batu pertama IKN sendiri rencananya akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Pemindahan tahap awal ke kawasan IKN dengan membangun infrastruktur utama yang dirancang berkelanjutan mendukung konsep walkability dan memfasiltasi hubungan sosial.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan fokus dalam pembangunan ekonomi hijau untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendorong pentingnya enviromental social dan governance dalam berbagai aktivitas ekonomi.
Presiden meyakini Indonesia menjadi pemimpin besar dalam pasar global dengan skema perdagangan karbon dunia, strategi kebijakan pemerintah ini selaras dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau.
Baca juga: Kepala Otorita: Jajak pasar bangun fasilitas di IKN dimulai Agustus
Baca juga: Bahlil: IKN harga mati, harus jalan terus!
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
