"Berdasarkan instruksi Bapak Presiden, pembangunan ini akan berlangsung pada akhir tahun 2022 ini dan akan selesai dalam jangka waktu 18 bulan ke depan," kata Johnny saat diwawancara di Batam, Jumat (24/6).
Ia menjelaskan saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah menggunakan lebih dari 2.700 pusat data, namun hanya 3 persen saja yang menggunakan teknologi komputasi awan atau "cloud computing", sehingga terjadi kendala dalam kualitas data yang belum memenuhi standar global.
Dengan dibangun pusat data nasional yang dilengkapi standar Tier-IV dan berbasis cloud dapat memudahkan pengambilan keputusan untuk pemerintah Indonesia.
Baca juga: Indonesia-Korsel jalin kerja sama bangun Pusat Data senilai Rp2,3 T
Lebih lanjut Johnny menjelaskan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan gudang penyimpanan data secara digital dan saling terhubung, serta akan ada wali data yang bertugas sebagai penyelenggara sektor sistem elektronik privat dari kementerian/lembaga atas pemerintahan tersebut.
"Untuk pemerintah nanti ada kementerian dan lembaga sebagai wali data dan sektor privat, wali-wali data adalah penyelenggara sektor sistem elektronik privat," ujar Johnny.
Sementara itu, dalam membangun PDN, pusat data memerlukan dua ketersediaan dalam mendukung pembangunan tersebut, di antaranya tersedianya jaringan transmisi fiber optik, dan tersedianya suplay listrik yang baik.
"Pusat data berhubungan dengan ketersediaan dua hal minimal, pertama tersedianya jaringan transmisi fiber optik, dan kedua tersedianya suplay listrik karena data itu diukur dari jumlah konsumsi listrik," kata Johnny.
Baca juga: PLN suplai energi hijau ke perusahaan pusat data di Jakarta
Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
