Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) menggandeng organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk menekan jumlah penderita "stunting" atau kegagalan pertumbuhan badan anak di wilayah tersebut.

Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan bahwa angka stunting di wilayahnya mencapai 13,4 persen atau di bawah angka standar nasional 14 persen yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Atasi gizi buruk, Pemkot Jaktim bagikan bantuan bagi balita di Cakung

"Kita harap tekan terus jangan melihat kita sudah di bawah standar nasional. Ditekan terus bagaimana Jakarta Timur bebas dari stunting sebelum target 2030," kata Muhammad Anwar di Jakarta, Rabu.

Anwar mengaku membebaskan suatu daerah dari kasus stunting sebagai tantangan besar. Terlebih Jakarta Timur termasuk wilayah dengan jumlah penduduk yang padat di DKI Jakarta mencapai 3,2 juta jiwa.

Namun, dia mengatakan pihaknya telah melakukan upaya pencegahan agar kasus stunting tidak meluas selama bertahun-tahun lewat berbagai program.

"Saya sangat apresiasi dan terima kasih kepada Presiden ACT dan CSR lain yang sudah mendukung kegiatan ini yang selama ini turun bersama saya memberikan terutama gizi buruk yang berdampak pada stunting," ujar Anwar.

Baca juga: Anies: "Stunting" dan "obesitas" sama-sama ekstrem

Sementara itu, Presiden ACT Ibnu Khajar berkomitmen bersama pemerintah, salah satunya Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk menangani stunting melalui program "Humanity Medical Services" (HMS).

Sebab, Ibnu menyebut stunting memberikan dampak panjang terhadap kualitas sumber daya manusia pada masa yang akan datang.

“Jika kualitas SDM buruk akibat stunting, masa depan Indonesia menjadi taruhan. Cita-cita mewujudkan Indonesia Emas di 100 tahun kemerdekaan dan menjadi bangsa yang maju bisa terhambat,” tutur Ibnu.

Baca juga: Anies luncurkan beras fortifikasi untuk turunkan angka "stunting"

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2022