"Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan. Namun integrasi dan sinkronisasi program antar instansi perlu ditingkatkan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui program transmigrasi," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin.
Pembangunan kawasan transmigrasi itu juga bertujuan sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain.
"Selain itu, pembangunan 12 Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja," kata Menakertrans.
Muhaimin mengatakan wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan "beranda depan" wilayah Negara.
"Adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan," kata Muhaimin.
Untuk pembangunan satu kawasan diproyeksikan membutuhkan sedikitnya 100.000 orang tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur dan pemukiman sertra pengembangan sektor industri, pertanian, perkebunan dan jasa.
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2010 ? 2014 direncanakan dibangun 12 kawasan transmigrasi sebagai embrio Kawasan Perkotaan Baru di daerah perbatasan.
Ke 12 kawasan tersebut yaitu : KTM Gerbang Mas Perkasa, Kab Sambas,Kalimantan; Subah kab. Sambas kalbar; Simanggaris, kalimantan Timur; Sebatik kab. Nunukan Kaltim; Senggi kab. Keerom papua; Salor, Merauke, Papua; Muting kab. Merauke. Papua.
Selain itu juga daerah Rupat kab. Bengkalis Riau; P. Morotai kab. Pulau Morotai Maluku Utara; Batutua Nusamanuk kab. Rote Ndao NTT; Tanglapui kab. Alor Nusa Tenggara Timur dan KTM Ponu Kab. Timur Tengah Utara, NTT.
"Sebagai kawasan perbatasan yang direncanakan menjadi KTM, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, lintas kementerian dan lembaga dunia usaha dan investor dan serta masyarakat," kata Muhaimin
Pada umumnya, tambah Muhaimin kawasan perbatasan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan pariwisata, namun potensi tersebut belum didayagunakan secara optimal.
"Salah satu kendalanya masih terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dan modal untuk mendukung pengelolaan potensi sumberdaya alam tersebut. Tingkat kepadatan penduduk di kawasan perbatasan pada umumnya sangat rendah dengan persebaran yang tidak merata," kata Muhaimin.
(A043/S006)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
