"Program-program pencitraan untuk mendapat simpati masyarakat dalam hal mengatasi krisis listrik (mengatasi jutaan antrean untuk mendapatkan sambungan baru) boleh saja dilakukan dalam waktu jangka pendek. Namun target pencapaian bauran energi (energy mix) yang optimal harus menjadi target utama dalam jangka menengah dan panjang," kata Sumaryanto.
Dalam seminar "Penguasaan Sumber Daya di Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Mendukung Dan Ketahanan Energi Menuju Kemandirian Bangsa" di Gedung Medco Jakarta, Kamis, Sumaryanto mengatakan, efisiensi meliputi dalam penerapan sistem logistik maupun transportasi nasional.
Leadership dalam menetapkan dan menerapkan sistem logistik nasional juga harus konsisten dan persisten dilaksanakan dan dikontrol, transportasi multi-moda jalan raya, kereta api, angkutan laut dan udara harus menciptakan link and match sehingga tercipta biaya logistik yang paling efisien.
Ia mencontohkan, subsidi bahan bakar minyak Indonesia saat ini telah mencapai sekitar Rp200 triliun. Terserap untuk subsidi listrik saja Rp50-60 triliun, sisanya yang terbesar adalah untuk subsidi transportasi.
"Kebijakan dual price untuk BBM, BBM bersubsidi dan non subsidi bukan saja menimbulkan penyelewengan atas tujuan utama subsidi BBM itu, namun juga memberikan sinyal yang salah," kata dia.
Ia mencontohkan, “truckers” (angkutan truk) si perusak jalan raya yang seharusnya membayar kerusakan jalan-jalan yang dirusaknya.
Namun “truckers” tersebut justru disubsidi karena mereka membeli BBM bersubsidi. Maka reformasi kebijakan sektor-sektor yang terkait dengan transportasi (udara, angkutan laut, kereta api)/infrastruktur dan logistik harus serentak dilaksanakan," kata Sumaryanto.
Hadir dalam seminar tersebut, mantan Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, Dirjen BP Migas, Rudianto Rudini, dan sejumlah lulusan Instititut Teknologi Bandung.
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
