Canberra pada Mei menyepakati untuk mengirim 800 manusia perahu ke Malaysia sebagai pertukaran atas empat ribu pengungsi yang terdaftar negara itu dalam upaya untuk mencegah penyelundup manusia dari kawasan pelayaran maritim berbahaya, Down Under.
Tapi, Australia menilai kesepakatan itu terhenti pada bulan Agustus karena Pengadilan Tinggi negara itu, menyebutkan jika pemerintah tidak memiliki hak untuk mengirim pencari suaka ke negara-negara ketiga di mana tidak ada jaminan atas hak-hak mereka.
Malaysia bukan penandatangan konvensi pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kesepakatan Mei itu berakibat pada penurunan tajam dalam jumlah kedatangan manusia perahu namun menurut Bowen lalu lintas telah meningkat secara dramatis sejak putusan pengadilan yang diikuti dengan penolakan berkelanjutan dari pihak oposisi untuk mendukung perubahan hukum guna mengatasi manusia perahu itu.
"Sekarang ada 680 manusia perahu yang tiba bulan ini, hampir mendekati catatan tertinggi kita, dibandingkan dengan, katakanlah, sebulan setelah kami mengumumkan kesepakatan Malaysia - dengan hanya 183 manusia perahu - yang terendah dalam sebulan untuk waktu yang sangat lama, "kata Bowen kepada Sky News.
"Hal ini cukup beralasan karena jika orang tahu parlemen Australia belum mampu mencapai resolusi untuk pemrosesan lepas pantai mereka tahu bahwa mereka dapat datang ke Australia dengan perahu dan diproses dan dimukimkan kembali di Australia," ujarnya.
Menyusul kegagalan untuk menghidupkan kembali kesepakatan Malaysia, pemerintah terpaksa meninggalkan rencana terkait untuk mengirim para pencari suaka untuk pengolahan di Papua Nugini dan harus memperluas program komunitas bukan penahanan miliknya.
Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, telah memperingatkan bahwa perubahan dari pemberian pesan jera pengolahan lepas pantai akan menghasilkan lonjakan dalam jumlah manusia perahu.
Bowen mengaku bahwa pemerintah tidak mampu mencapai kesepakatan terkait penetapan solusi, tapi menyalahkan pihak oposisi konservatif yang terus melawan kesepakatan Malaysia, yang katanya bisa "dilaksanakan sore ini".
"Malaysia telah menunjukkan bahwa mereka tetap siap dan bersedia dan mampu mengambil orang-orang yang akan kami transfer ke Malaysia dan berurusan dengan mereka serta memperlakukan mereka secara tepat dan sesuai," katanya.
Australia melanjutkan negosiasi regional tentang masalah itu tapi Bowen mengakui bahwa hal itu tidak akan memberikan "solusi pemutus rantai kedatangan manusia perahu yang signifikan atau disinsentif dalam mendorong orang melakukan perjalanan dengan perahu."
Meskipun mereka datang dalam jumlah yang relatif kecil untuk ukuran standar global, pencari suaka adalah isu politik panas di Australia yang mendominasi pemilihan umum nasional tahun lalu karena peningkatan kedatangan pencari suaka.
(Uu.G003/H-AK)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
