Rencana investasi di bidang pendidikan keperawatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Badrul Munir di Hotel Novotel, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu.
Rapat itu dihadiri Perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipai di Indonesia Andrew LY Hsia beserta stafnya, dan sejumlah pejabat dari Badan Pengembangan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI.
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) Universitas Indonesia (UI) Dewi Irawaty PhD juga ikut dalam rapat koordinasi terkait rencana pendirian pusat pelatihan keperawatan di kawasan wisata Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah itu.
Pada kesempatan itu, Andrew Hsia, mengungkapkan minat pendirian pusat keperawatan di Lombok guna mendidikan para alumni sekolah keperawatan di wilayah NTB dan daerah lainnya di Indonesia.
"Nantinya, lulusan pusat pelatihan keperawatan itu dapat disalurkan ke Taiwan dan Jepang serta negara lainnya sebagai tenaga kerja profesional," ujarnya.
Awalnya Kantor Perwakilan Dagang dan Ekonomi Taiwan di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, mengajak investor Taiwan untuk mendirikan rumah sakit bertaraf internasional beserta lembaga pendidikannya, namun niat itu urung terkait moratorium pendirian lembaga pendidikan kesehatan di Indonesia.
Niat itu kemudian dialihkan ke pusat pelatihan keperawatan guna menampung lulusan sekolah keperawatan untuk kepentingan tenaga profesional dalam negeri maupun luar negeri.
Kepentingan dalam negeri seperti melahirkan tenaga "baby sister" handal, perawat manula dan para jompo.
Secara bertahap, pusat pendidikan itu akan terus dikembangkan hingga mampu menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional.
Pada rapat koordinasi itu, Dekan FIK UI Dewi Irawaty menyarankan pusat pelatihan keperawatan itu menggunakan modul yang disesuaikan dengan kultur dan budaya masyarakat NTB.
"Perlu ada modul yang disesuaikan dengan kultur dan budaya sasaran yang akan dirawat, selain modul untuk kepentingan pembentukan tenaga profesional untuk bekerja di Taiwan, Jepang dan negara-negara Eropa," ujarnya.
Dari pertemuan koordinasi itu, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir yang memimpin rapat itu, menyimpulkan bahwa dari aspek tata ruang tidak lagi menjadi masalah karena pemerintah menyediakan areal seluas 10-20 hektare di pintu masuk kawasan wisata Mandalika untuk pembangunan pusat pendidikan keperawatan itu.
Lokasi itu pun tidak jauh dari kawasan perhotelan Novotel yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara maupun domestik.
Namun, investor calon pengelola pusat keperawatan itu masih harus menyusun rancangan kerja sama pembangunan pusat pendidikan keperawatan itu, bersama manajemen PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC) yang dipercayakan pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan wisata Mandalika, yang terletak di bagian selatan Pulau Lombok, NTB.
PT BTDC merupakan perusahaan BUMN yang mengembangkan pariwisata Bali, dan tergolong sukses dalam perencanaan dan pengembangan wisata resort Nusa Dua yang kini telah berdiri 25 unit hotel dengan jumlah kamar hampir 4.000 unit.
Sementara kawasan wisata Mandalika merupakan areal di bagian selatan Pulau Lombok yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu.
Hal lainnya yang disepakati dalam pertemuan tersebut yakni pamahaman bersama bahwa pusat pelatihan keperawatan itu tidak sama dengan lembaga pendidikan kesehatan yang berada dibawah naungan Badan Pelayanan Kesehatan (Bapelkes) Kementerian Kesehatan.
"Acuan pusat pelatihan keperawatan itu mengadopsi pola yang diterapkan Bapelkes di Batam, Kepulauan Riau, yakni lebih menonjolkan pelatihan untuk menghasilkan tenaga profesional di bidang keperawatan," ujarnya.
(ANTARA)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
