Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baikJakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Mohammad Roudo menyampaikan salah satu urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah mengurangi beban ekologis Pulau Jawa khususnya di Jabodetabek.
Roudo mengatakan, beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat tumbuh di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Namun, pemerintah pada 2045 memiliki visi untuk melakukan sharing pembangunan dan ekonomi dapat terbagi bebannya untuk wilayah lainnya.
"Pemilihan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya bagaimana lakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," kata Roudo dalam Forum Merdeka Barat (FMB), Rabu.
Baca juga: KSP: Pemerintah siapkan 10 peraturan turunan UU IKN
Roudo juga menegaskan bahwa rencana pemindahan IKN ini telah berdasarkan kajian, penelitian, dan konsultasi publik yang cukup lama, yakni dua hingga tiga tahun ke belakang.
Mengenai pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru, Roudo mengatakan hal tersebut karena sektor logistik di Kalimantan Timur dinilai sudah sangat siap.
"Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik," ucapnya.
Sementara dari sisi kehidupan biotanya, ada endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan lebih lama di Kalimantan Timur. Selain itu, masyarakat setempat juga sudah terbiasa dengan akulturasi budaya dan penerimaan penduduk dari luar daerah.
"Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh Presiden Jokowi, Ini saatnya pindah ibukota, dengan berbagai harapan yang tujuan bukan 2 tahun selesai RPJMN tetapi visi tahun 2045," tutur Roudo.
Baca juga: IKN Nusantara andalkan Palapa Ring Integrasi untuk jaringan komunikasi
Dalam forum yang sama, disampaikan pula bahwa pemerintah berkomitmen menjaga Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia, menjamin posisi masyarakat adat, dan pelestarian aneka ragam hayati termasuk perlindungan spesies orang utan.
Menurut Roudo, saat ini Indonesia tengah memiliki kekuatan bonus demografi sehingga banyak penduduk produktif. Oleh karena itu, apabila hanya dikonsentrasikan di wilayah Sumatera dan Jawa, maka transformasi ekonomi tidak akan terwujud. Sehingga, menurut Roudo, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan keputusan yang tepat.
Pemindahan IKN, lanjut Roudo, juga dapat menjadi upaya mengatasi dampak pandemi di sektor ekonomi, di mana akan dilakukan transformasi enam klaster industri dan dua klaster pendukung.
"Kali ini bergerak, bisa menambah multiplier efek sektor ekonomi lainnya dan bisa memulihkan dampak ekonomi," kata dia.
Baca juga: Sulteng siap pasok material pembangunan infastruktur IKN
Baca juga: PUPR mulai pembangunan fisik IKN awal Semester II 2022
Baca juga: KSP dorong percepatan pembangunan tahap satu IKN
Pewarta: Suci Nurhaliza
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2022
