"Saya selalu menekankan kalau di Kementerian Keuangan untuk mencatat ini karena belum tentu kejadian lagi," ujar Sri Mulyani dalam Talkshow #PahlawanVaksin secara daring di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, ia menuturkan generasi yang akan datang bisa memiliki referensi jika menghadapi kembali musibah yang mirip dengan COVID-19 saat ini, di mana kejadian tersebut sebenarnya sudah beberapa kali terjadi namun dengan skala yang lebih kecil seperti virus Ebola dan SARS.
Salah satu pelajaran berharga yang diberikan pandemi COVID-19 adalah terkait dengan anggaran negara yang harus bisa lebih fleksibel, namun tetap transparan dan akuntabel.
"Terkadang bukan masalah uangnya, tetapi tata kelola atau governance ," ucap Bendahara Negara tersebut.
Menurut dia, saat anggaran negara sudah tersedia untuk menangani COVID-19, terdapat beberapa standar yang belum sesuai antar satu rumah sakit dengan yang lainnya, sehingga terjadi sedikit masalah.
Begitu pula dengan tata kelola dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang masih terdapat beberapa penyesuaian, serta pemerintah daerah yang tak berani mengambil risiko dengan cepatnya perubahan anggaran karena tak adanya aturan yang mendasari.
Maka dari itu, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah pusat terkadang harus mengubah beberapa aturan agar anggaran negara bisa lebih sesuai dan akuntabel saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dalam situasi seperti krisis ini memang dibutuhkan kecepatan dan fleksibilitas, tetapi juga dibutuhkan stabilitas dan transparansi," tegasnya.
Baca juga: Menkeu: Insentif fiskal bea cukai untuk kesehatan capai Rp8,16 triliun
Baca juga: Sri Mulyani tak ingin APBN jadi sumber masalah usai tangani COVID-19
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
